Tekan Stunting, Pemerintah Gunakan Strategi Ini

FAKTA.COM, Jakarta – Pemerintah menggunakan strategi pentahelix untuk mengejar target penurunan stunting. Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

“Tetapi, ya, kita menggunakan strategi pentahelix,” kata Muhadjir kepada wargawan setelah meninjau pelaksanaan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Angkasa, Palu, Sulawesi Selatan, dikutip dari Antara, Jumat (14/6/2024).

Strategi ini, ujar dia, melibatkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga organisasi kemasyarakatan.

Muhadjir melanjutkan, upaya penurunan stunting di Tanah Air berjalan dengan baik melalui sejumlah program seperti Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting.

“Kalau ada keluarga yang anaknya mengalami gizi buruk atau stunting, itu kemudian oleh pemerintah daerah, dirujuk kepada orang yang mau mengampu, membantu, terutama dari sisi penambahan gizi, makanan tambahan untuk anak,” kata dia.

Siap Revisi Target

Muhadjir siap merevisi target prevalensi stunting 2024 jika tak tercapai. Hal ini diucapkan ketika berada di Istana Jakarta.

“Target 14% itu target yang maksimal, ambisius, ya. Tapi, kita harapkan, kalau tercapai, ya bagus juga. Kalau belum, kita revisi. Kita koreksi untuk target 2025, yang lebih realistis,” kata dia.

Muhadjir mengatakan target prevalensi 14% pada 2024 sebenarnya realistis mengingat realisasi 2022 yang menunjukkan stunting turun 2,8%. Akan tetapi, pada 2023, penurunan stunting lebih kecil, yaitu 0,1%, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Pemerintah, lanjut dia, sedang mencari tahu penyebab penurunan yang kecil itu. Menurut SKI 2023, angka stunting Indonesia turun 0,1% dari 21,6% pada 2022 menjadi 21,5% pada 2023.

“Itu akan kita cari duduk masalahnya. Kalau memang angka riil, kita akan melakukan lebih lagi,” kata dia.

Gunakan Aplikasi Pencatatan Gizi

Pemerintah, lanjut Muhadjir, tidak hanya mengacu pada data SKI, tetapi juga Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPP-GBM) sebagai triangulasi untuk meningkatkan validitas data capaian program penanggulangan stunting.

Sekadar informasi, EPP=GBM merupakan pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik. Mekanisme ini diterapkan sepanjang Bulan Penimbangan Balita yang bergulir mulai Juni 2024. Itu serentak dilakukan di 330.881 posyandu di seluruh daerah.

Kepastian dan validitas data, kata Muhadjir, penting agar pemerintah bisa menentukan langkah intervensi yang tepat.

“Yang penting bukan angkanya, tetapi kepastiannya. Karena kepastian angka itu akan menentukan intervensi kita. Kalau angkanya salah, intervensinya pasti salah. Tapi kalau angkanya mendekati benar, Insya Allah intervensinya juga tepat,” kata dia.