Sri Mulyani Sebut Program Renewable Energy Butuh Rp4.000 T

FAKTA.COM, Jakarta - Perubahan iklim memberi konsekuensi dan risiko yang cukup serius bagi kehidupan manusia dan keberlanjutan bumi. Bahkan, implikasinya akan lebih signifikan dan merusak untuk negara berpenghasilan rendah dan berkembang.

Indonesia pun sudah merasakan dan akan menghadapi implikasi yang tidak mudah dan tidak murah akibat perubahan iklim tersebut. Salah satunya emisi gas rumah kaca yang cenderung mengalami kenaikan atau bertambah 4,3% per tahun dihitung sejak 2010.

Sementara berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), setiap tahunnya Indonesia mengalami kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat celcius selama hampir 40 tahun terakhir (1981 - 2018) dan kenaikan permukaan air naik 0,8 - 1,2 cm per tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023, Rabu (12/7/2023). "Untuk itu, Indonesia sudah menyampaikan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam bentuk national determined contribution (NDC)," ujar Sri Mulyani.

World Bank: Indonesia Bisa Wujudkan Ekonomi Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Dalam hal ini, Indonesia berkontribusi secara global mengurangi emisi CO2 dengan target pengurangan 29% hingga 31,89% dengan usaha sendiri, atau berambisi menurunkan emisi global 41% bahkan hingga 43,2% melalui dukungan internasional.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut salah satu cara Indonesia memenuhi kebutuhan energi tanpa memperburuk atau bahkan mengurangi emisi CO2 adalah dengan renewable energy. Namun untuk komitmen itu, membutuhkan biaya yang juga tidak murah atau mencapai Rp4.000 triliun hingga tahun 2030.

Maka dalam hal ini peranan dari private sektor masyarakat menjadi sangat penting. "APBN mungkin kontribusinya bahkan mungkin hanya 10%. Namun APBN bisa memberikan manfaat melalui berbagai insentif," ungkapnya.

Seperti Trading Saham, Bursa Karbon Langsung Diawasi OJK

Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia masih harus terus melakukan pembangunan yang menimbulkan peningkatan konsumsi energi. Artinya, akan ada peningkatan permintaan terhadap energi karena masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, sehingga konsumsi energinya makin tinggi.

"Kontradiksinya adalah how we would continue satisfying the ever growing demand dengan supply energy yang tidak memperburuk gas rumah kaca yang setiap tahun meningkat 4,3 persen. Inilah sebuah tantangan bagi kita semua. (selain) pemerintah, pelaku industri dan masyarakat secara bersama sama (perlu turut terlibat mengatasi tantangan itu)," kata Sri Mulyani menerangkan.