Realisasi KUR Rendah, Bank BUMN dan BPD Diminta Akselerasi

FAKTA.COM, Jakarta -  Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR masih tergolong rendah. Hingga September 2023, nilainya baru mencapai Rp177 triliun dari target Rp297 triliun.

Bahkan, target tahun ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target 2022 yang mencapai Rp360 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mendorong hingga Rp120 triliun untuk mencapai target tersebut. 

Jumlah tersebut setara dengan 60% dari target penyaluran KUR yang telah disesuaikan Rp297 triliun.

Hingga September, KUR mengalir kepada 3,21 juta debitur. Adapun posisi baki debet pada periode ini sebesar Rp528 triliun yang diberikan kepada 42,96 juta debitur.

Sementara, dari sisi kualitas, kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KUR masih terjaga pada level 1,63%.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pelemahan penyaluran KUR karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan. Atas dasar itu, Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong bank besar BUMN serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bisa mengakselerasi KUR. 

Sri Mulyani juga mengatakan, skema pembiayaan KUR dinilai cukup efektif untuk turut menopang perekonomian nasional. Pasalnya, Kredit Usaha Rakyat menyasar segmen pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berjumlah sangat banyak di Indonesia.

Terlebih, sambung dia, laju ekonomi di triwulan ketiga tahun ini berada di bawah ekspektasi 5%

“Kami melihat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah juga dengan mengakselerasi KUR,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta awal pekan ini.

Untuk diketahui, selain sebagai salah satu pendorong ekonomi, pemerintah memiliki kepentingan terhadap KUR lantaran telah mengalokasikan dana subsidi pada skema pembiayaan tersebut. Adapun, subsidi bunga KUR masuk dalam bagian subsidi nonenergi yang pada tahun ini total Rp86,5 triliun.