Perkuat Pangan, Sri Mulyani Bakal Guyur K/L dengan Dana Siaga

FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui tengah menyiapkan skema pendanaan mandiri bagi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) demi mendukung program ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga di pasaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Ramadan 2024.

Menurut Isa, salah satu instansi yang kini memiliki peran sentral adalah Badan Pangan Nasional atau Bapanas.

“Kami sedang berdiskusi dengan Bapanas untuk mengembangkan metode yang lain, yaitu model dana siaga. Sehingga, Bapanas sudah langsung memiliki (dana siaga) di dalam anggarannya untuk melakukan intervensi-intervensi ketersediaan pasokan maupun harga,” ujarnya di Jakarta Senin (4/3/2024).

Isa menjelaskan, skema serupa juga bakal diterapkan di Kementerian Pertanian dengan target memastikan produksi pangan nasional stabil dan tepat waktu. 

Kemudian untuk Kementerian Perhubungan diharapkan bisa mendorong kelancaran distribusi ke berbagai daerah, utamanya dengan moda transportasi laut.

“Juga kalau di Kementerian Perdagangan ada kebutuhan (impor) untuk memastikan perdagangan bahan pangan (di dalam negeri) menjadi lebih baik, itu akan kami siapkan juga untuk mendukung,” kata anak buah Sri Mulyani itu menambahkan.

Sebagai informasi, penanganan masalah pangan saat ini masih bersifat terpusat melalui intervensi langsung APBN yang dikelola Kementerian Keuangan. 

Sebagai contoh pada akhir tahun lalu saat harga beras melonjak, pemerintah menggelontorkan dua program strategis, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino dan bantuan sosial (bansos) beras.

Adapun, sumber pendanaan ini diambil langsung dari APBN dengan rincian BLT El Nino sebesar Rp7,52 triliun dan bansos beras Rp2,67 triliun. Untuk diketahui, bansos beras ini merupakan program lanjutan (penebalan) dari program reguler yang seharusnya telah usai.

“Intinya adalah kita ingin membangun confidence bahwa uang, bukannya tidak terbatas tetap ada batasnya. Tapi kita ingin melakukan ini secara efektif dan efisien dengan membangun mekanisme yang semakin mudah,” tutur dia.

Mengutip data yang dilansir oleh Kementerian Keuangan, anggaran ketahanan pangan 2024 tercatat sebesar Rp114,3 triliun. Angka itu naik 13,2% dibandingkan 2023 yang sebesar Rp100,9 triliun.

Risalah itu menyebutkan kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan bakal difokuskan pada lima hal, yakni peningkatan produksi domestik, penguatan kelembagaan petani, perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian.

Serta percepatan pembangunan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan Penguatan cadangan pangan nasional.