Pemimpin G20 Sepakati Perlunya Regulasi Artificial Intelligence

FAKTA.COM, Jakarta - Perkembangan teknologi digital menjadi perhatian berbagai negara. Namun hingga saat ini belum ada suatu pemerintahan negara yang betul-betul bisa memberikan aturan pasti. 

Pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati itu, terjadi lantaran perkembangan teknologi berjalan secara cepat. Sementara kehadiran regulasi cenderung mengikuti setelah teknologi itu hadir.

“Poin saya, teknologi digital dan berbagai proyeksi apa yang akan ditawarkan versus apa yang mungkin akan ditimbulkan, (seperti) dampak kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, dan keuangan, itu governance-nya masih belum settled,” ujar dia dalam agenda Indonesia Digital Summit di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Sri Mulyani menjelaskan jika kondisi ini tercermin dari pertemuan Group of 20 (G20) edisi terakhir. Dia mengungkapkan jika banyak negara sempat menyinggung soal kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Hampir semua pemimpin bicara AI, dan mereka memiliki kesamaan jika seharusnya ada regulasi yang mengatur ini. Jelas kita mesti punya policy-nya, tapi kita juga belum tahu pasti soal area ini,” katanya.

Sri Mulyani menilai teknologi digital memberikan manfaat sekaligus potensi risiko. Adapun, dampak yang mesti dikelola adalah ketidakpastian di pasar investasi/keuangan dengan hadirnya cryptocurrency.

“Teknologi digital juga memberikan banyak peluang untuk pertumbuhan aktivitas ekonomi, seperti fintech, e-commerce, transprotasi, makanan, dan masih banyak lagi,” ucap dia.

Mengutip keterangan Asian Development Bank (ADB) disebutkan bahwa ekonomi digital merujuk kepada berbagai aktivitas ekonomi yang menggunakan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor utama produksi. 

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut ekonomi digital adalah seluruh aktivitas yang menggunakan data digital, atau dalam ekonomi modern merupakan keseluruhan ekonomi.