Manufaktur Ekspansif, Kepala BKF Klaim Daya Beli Masyarakat Terjaga

FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim keberhasilan peran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Salah satu tandanya adalah kinerja manufaktur nasional dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang naik dari 51,7 pada November 2023 dari sebelumnya 51,5 di Oktober 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terjaganya kinerja sektor manufaktur menandakan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah berbagai risiko ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global.

“Capaian ini tidak terlepas dari peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional serta mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan pers Jumat (1/12/2023).

Menurut Febrio, torehan apik ini melampaui kinerja beberapa negara mitra dagang utama seperti, Amerika Serikat dan Jepang tercatat terkontraksi masing–masing ke level 49,4 dan 48,3. Sedangkan, Tiongkok tercatat ekspansif di level 50,7.

“Sektor manufaktur yang masih ekspansif didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri yang masih kuat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Febrio menjelaskan, para produsen nasional terindikasi meningkatkan pembelian dan persediaan input sejalan dengan meningkatnya keyakinan prospek permintaan domestik.

“Secara keseluruhan, sentimen pada sektor manufaktur Indonesia pada bulan November tetap positif di tengah harapan akan kondisi pasar yang lebih kuat dan stabilitas harga yang lebih baik,” kata Febrio menegaskan.

Dari aspek makroekonomi, anak buah Menteri Keuangan, Sri Mulyani itu menjabarkan, inflasi November 2023 masih terkendali pada 2,86% year on year (yoy), meskipun sedikit meningkat dibanding posisi Oktober 2023 yang sebesar 2,56%. Febrio menyebut kenaikan itu dipicu kenaikan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 7,59%.

Di sisi lain, perlambatan inflasi inti masih berlanjut, tercatat 1,87%, sedikit lebih rendah dari bulan lalu 1,91%. Adapun, inflasi harga diatur pemerintah atau administered price, melandai jadi 2,07% dari sebelumnya 2,12%. Disebutkan bahwa melambatnya inflasi administered price dipengaruhi oleh menurunnya harga BBM seiring harga minyak mentah dunia yang semakin kondusif.

“Peran APBN dan APBD terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk merespons harga pangan yang masih bergejolak, terutama dalam mempersiapkan masa liburan Natal dan Tahun Baru,” ucap Febrio.