LRT Bali, Porsi Saham Pemerintah dan Keterlibatan Korsel

FAKTA.COM, Jakarta - Provinsi Bali bakal punya Lintas Raya Terpadu (LRT). Proses pembangunannya akan segera dimulai.

Seperti penuturan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Minggu (17/12/2023). Budi menjelaskan, proses pembangunan LRT Bali bisa dimulai setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder.

"Dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali," kata Budi.

Budi pun blak-blakan terkait berbagai skema dalam pembangunan LRT tersebut. Mulai dari porsi saham, yakni 51% untuk pemerintah daerah (pemda) Bali, dan sisanya pemerintah pusat atau sebesar 49%.

Skema kepemilikan saham ini sejalan dengan komitmen Pemprov Bali dan Pemkot Badung untuk menyangga pendanaan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex).

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan skema pendanaan lain. "Termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," ujar Budi.

Budi bahkan menyebut, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT Bali tersebut.

Sebagai informasi, Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park. Dalam peninjauannya, Menhub bersama Pj Gubernur Bali melakukan peninjauan ke area Central Parkir.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra menyampaikan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern. "Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu," ucap Made Mahendra.