Kenaikan Gaji ASN Dibayarkan Maret 2024

FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun ini akan mulai dibayarkan pada Maret 2024.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa keputusan ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan.

“Untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (1/2/2024).

Gaji PNS Resmi Naik, Ini Rinciannya

Menurut Astera, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerimatunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai 1 Februari 2024.

Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui Taspen dan Asabri.

“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian,” tutur dia.

Diminati Banyak Orang, Segini Gaji PNS

Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 % dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 %.

“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh pemerintah,” tutup Astera.