Kemenkumham dan Kemlu Bakal Gabung Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal

FAKTA.COM, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kelembagaannya dengan menambah anggota. Rencananya, akan ada dua kementerian yang bergabung.

Dua kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Artinya, jumlah anggota Satgas PASTI ke depan akan berjumlah 16.

Rencana tersebut merupakan salah satu poin yang dibahas dalam high level meeting Satgas PASTI pada 9 Oktober 2023. Dalam pertemuan itu, Satgas PASTI juga telah menambah dua anggota baru yakni Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Satgas Mulai Ajukan Pemblokiran Rekening Bank dan Nomor Telepon Pinjol Ilegal

Dengan begitu, saat ini Satgas PASTI terdiri dari 14 pihak dari otoritas, kementerian, dan lembaga terkait. Ini menjadi forum koordinasi untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Satgas PASTI bertugas untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sebelum kedatangan Kemensos dan BIN, anggota Satgas PASTI terdiri dari 12 anggota. Di antaranya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Ketua dan Sekretariat, Polri, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pinjaman Pribadi Sama Bahayanya dengan Pinjol Ilegal

Kemudian, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Seluruh anggota berkomitmen penuh untuk melaksanakan tugas pencegahan maupun penanganan yang dilakukan oleh Satgas PASTI dan mendukung langkah yang tegas dalam penindakannya," kata Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto.