Kemenkeu Pastikan Indonesia Punya Anggaran Perubahan Iklim di APBN

FAKTA.COM, Jakarta - Pemerintah memastikan terus mengalokasikan anggaran perubahan iklim dalam APBN. Upaya ini telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Fakta tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, Senin (11/12/2023). Suahasil mengatakan bahwa dana tersebut disebar ke berbagai kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian.

“Anggaran perubahan iklim ini ada yang untuk mitigasi dan ada juga yang untuk adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.

Menurut Suahasil, meski negara telah menyediakan sumber daya pendanaan namun kemampuan instrumen fiskal tetap terbatas. Oleh karena itu pemerintah merancang skema kombinasi anggaran perubahan iklim di APBN dengan sektor swasta, sektor keuangan, serta dukungan internasional.

“Kenapa perlu dukungan internasional? Karena kalau soal perubahan iklim berarti permasalahan bersama-sama,” kata Suahasil.

Suahasil menjelaskan, sektor keuangan sangat penting dalam mendukung upaya ini lantaran menyediakan pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Bahkan, wakil Sri Mulyani itu mengklaim Indonesia sebagai salah satu negara pionir dalam hal penerbitan green bond.

“Banyak negara sekarang yang sadar ini adalah pendanaan yang memiliki peran sangat penting,” kata dia menegaskan.

Sebagai informasi, laporan Kementerian Keuangan menyebut realisasi anggaran perubahan iklim pada 2021 adalah sebesar Rp112,74 triliun. Angka tersebut naik 55,71% dibandingkan periode 2020.

Adapun, risalah Bank Dunia (2022) mengungkapkan jika alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam APBN masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menilai Indonesia membutuhkan dana sebesar US$281 miliar atau setara Rp4000-an triliun untuk mencapai target NDC 2030.