Indonesia Masih Sulit Lepas dari Middle Income Trap

FAKTA.COM, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa upaya menghindari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) tidak bisa hanya dengan mengandalkan konsumsi. Menurut dia, hal ini harus menjadi pemahaman mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

“Suatu negara tidak bisa hanya terus tumbuh hanya dengan mengandalkan konsumsi tanpa menciptakan produktivitas. Maka, Indonesia harus meningkatkan kemakmuran melalui produktivitas total (total productivity),” ujarnya saat memberi kuliah umum dari Jawa Tengah, Senin (23/10/2023).

Menkeu menjelaskan, asumsi itu kemudian membuat pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi peningkatan produktivitas.

Dari data yang dia bagikan diketahui jika spending pemerintah untuk pendidikan 2015-2022 adalah sebesar Rp3.492,8 triliun. Sementara untuk kesehatan di periode yang sama tidak kurang dari Rp1.149,9 triliun.

“Jadi ini adalah bentuk investasi,” tuturnya.

Surplus Neraca Perdagangan Perkuat Ketahanan Ekonomi

Menkeu menambahkan, pencapaian produktivitas tinggi juga perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Atas dasar itulah pemerintah sudah merogoh RP2.778 triliun di delapan tahun terakhir untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

“Jadi infrastruktur adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan produktivitas,” tegasnya.

Sebagai informasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2023 adalah sebesar 5,17%. Adapun, konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor dominan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi 53,31% menurut pengeluaran.

Untuk diketahui, middle income trap merupakan keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Kementerian Keuangan menyebut jika RI saat ini berstatus upper middle-income sebagaimana rilis Bank Dunia Juli 2023 dengan Gross National Income (GNI) per kapita US$4.580.

Sementara untuk bisa keluar dari middle income trap, Indonesia setidaknya butuh pendapatan per kapita US$13.845 dan resmi menyandang sebagai negara maju.

Desentralisasi Fiskal, Upaya Nyata Wujudkan Desentralisasi Ekonomi

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Indonesia harus bisa meraih pertumbuhan ekonomi sekitar 6% hingga 7% jika ingin mencapai negara maju pada 2045.

“Tapi kita tumbuh di bawah itu. Kalau secara matematik (dengan pertumbuhan saat ini rata-rata 5%), PDB per kapita akan di bawah US$12.000 dan mengalami middle income trap,” katanya beberapa waktu lalu.

Terpisah, ekonom senior Faisal Basri mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh unsur teknologi.

“Kalau semakin banyak memakai komponen otak maka akan semakin kencang pertumbuhan,” ucap dia.

Dia pun menyoroti soal indeks total productivity Indonesia yang diklaimnya mengalami penurunan dibandingkan negara peer, seperti Vietnam, India, Filipina, Malaysia, dan Thailand.

“Jadi penggunaan otot (bukan otak) semakin dominan,” imbuh dia.