Giliran OJK yang Buka Suara soal Pertumbuhan Ekonomi

FAKTA.COM, Jakarta -Tim yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) semakin kompak menyebut perekonomian Indonesia tetap kuat meski tumbuh melambat. Kali ini, disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

Mahendra mengungkapkan, Indonesia dianggap mampu menjaga perekonomian domestik di tengah tekanan global yang penuh ketidakpastian. Menurut dia, pemerintah bersama pemangku kebijakan terkait telah menyiapkan antisipasi dengan kontrol dan kewenangan masing-masing.

“Nyatanya di tengah ancaman perekonomian global, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat berlanjut dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, (8/11/2023).

Sebelum Mahendra, ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono yang juga mengklaim ekonomi Indonesia masih kuat. Terutama di tengah gejolak perekonomian global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada kuartal III/2023 tumbuh 4,94%  year on year (yoy), melambat dari kuartal-kuartal sebelumnya yang selalu di atas 5%.

Mahendra menyampaikan beberapa strategi yang penting dilakukan untuk tetap menjaga kinerja perekonomian diantaranya meningkatkan kolaborasi, antisipasi dan kedisiplinan dalam menjalankan agenda reformasi di sektor jasa keuangan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. 

“Kata kuncinya di tengah kondisi seperti ini yaitu cohesive collaboration. Kita pastikan agenda reformasi sektor jasa keuangan atau masing-masing institusi dan stakeholder dilakukan dengan baik atau tidak. Dalam hal itu saya laporkan reformasi  yang dilakukan OJK untuk mendukung seluruh sektor jasa keuangan bangkit mencapai real potential of Indonesia,” tuturnya.

Mahendra menambahkan, otoritas telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mendorong seluruh sektor jasa keuangan untuk terus bertumbuh. 

Di bidang Pasar Modal, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. 

“Aturan ini memperluas cakupan jenis efek yang dapat ditawarkan melalui penawaran umum,” imbuhnya.

Selain itu, OJK telah meluncurkan Bursa Karbon secara efektif pada akhir 26 September 2023. Dalam lingkup transisi dan dekarbonisasi, sambung dia, OJK akan menyempurnakan kerangka peraturan yang ada dengan mengacu pada ISSB IFRS S2 yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan risiko fisik dan transisi akibat perubahan iklim dengan pengembangan rencana transisi masing-masing. 

“Dengan semakin meningkatnya sinergi antara regulator bersama CEO dan seluruh stakeholders, diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan pasar modal indonesia ke depan dan berkontribusi dalam kemajuan perekonomian Indonesia,” tutup dia.