Fakta Penggerus Pertumbuhan Ekonomi Terungkap, Insentif Fiskal Disiapkan

FAKTA.COM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2023 adalah sebesar 4,94% year on year (yoy). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal kedua yang sebesar 5,17% sekaligus mengakhiri tren pertumbuhan selalu di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut.

PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan setidaknya ada dua fakta utama terjadinya pelandaian laju pertumbuhan. Pertama, adalah berkontraksinya pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing minus 4,26% dan minus 6,18%.

“Ini sejalan dengan melambatnya permintaan dari mancanegara,” ujar dia saat menggelar konferensi pers, Senin (6/11/2023).

Ekonomi Bisa Semakin Turun, Airlangga, Sri Mulyani dan PUPR Berembuk

Kedua, menurunnya konsumsi pemerintah. Amalia menjelaskan, beberapa belanja pemerintah mengalami penurunan pada kuartal ketiga, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.

“Selain itu terjadi pergeseran pembayaran gaji ke-13 yang tahun ini dilakukan di kuartal kedua dari sebelumnya di tahun lalu pada kuartal ketiga,” tutur dia.

Hal tersebut membuat konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan negatif menjadi minus 3,76%. Adapun, distribusi pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 52,6%.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku pemerintah sudah menyiapkan insentif fiskal untuk membawa angka pertumbuhan kembali ke level 5%. Adapun, strategi itu adalah penebalan bansos beras dari sebelumnya tiga bulan hingga November menjadi empat bulan sampai Desember 2023.

Pertumbuhan RI Melandai, Faktor Global dan El Nino Dominan

Kemudian, pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) 50%-100% untuk pembelian properti kategori harga di bawah Rp2 miliar dan Rp5 miliar secara gradual. Lalu, pemberian bantuan biaya administrasi Rp4 juta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah maksimal seharga Rp350 juta.

Selanjutnya adalah biaya renovasi rumah Rp20 juta bagi masyarakat miskin dan rentan. Serta yang terakhir adalah optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan.

Dalam hitungannya, sejumlah program itu diyakini bisa mengerek pertumbuhan ekonomi 0,2% lebih besar, sehingga diharapkan bisa menyentuh 5,04% pada keseluruhan periode 2023.