Evaluasi Harga Gas Industri, Jokowi Kumpulkan Sejumlah Menteri

FAKTA.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu isu yang akan dibahas adalah keberlanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Rapat harga gas," kata Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjawab singkat pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Antara, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT.

"Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,” kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, beberapa waktu lalu.

Evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Menurut Rizal, benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan.

Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022.

Kebijakan HGBT sebesar US$6 per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Mengenai HGBT, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat berat hati. Seperti yang disampaikan Menperin, Agus Gumiwang kartasasmita pada November 2023.

Saat itu, Agus mengungkapkan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 1,06% hingga kuartal III-2023. Menurut Agus, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semestinya bisa jauh lebih tinggi.

"Hal ini dapat terjadi apabila beberapa masalah yang solusinya bergantung Kementerian/Lembaga lain bisa diselesaikan," kata Agus.

Agus pun menyinggung program HGBT yang dia nilai tidak berjalan dengan baik. Agus mengungkapkan, banyak industri peserta program HGBT mendapatkan gas untuk bahan baku dan energi di atas US$6 per MMBTU.

Selain harga di atas US$6 per MMBTU, kata Agus, pasokannya pun tidak lancar. "Hal ini berdampak terhadap daya saing produk, permintaan, utilisasi, dan tenaga kerja. Akhirnya, program HGBT yang tidak berjalan baik ini telah ikut menekan pertumbuhan industri manufaktur," kata Agus menambahkan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah US$6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.