El Nino, Kerawanan Pangan dan Jaminan Pemerintah Bagi Kelompok Rentan

FAKTA.COM, Jakarta - Secara harfiah, El Nino berarti anak laki-laki dalam bahasa Spanyol. Idiom tersebut jamak dipakai untuk menggambarkan anomali cuaca yang terjadi saat ini. 

Merunut informasi yang dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MBKG) El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Alhasil, Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih lama dari siklus normal.

Keadaan tersebut lantas berdampak pada pergeseran pola tanam. Belakangan, ekses “Si Anak Laki-Laki” terlihat dari pasokan produk pertanian, utamanya beras, yang terindikasi bisa semakin terbatas. Hal itu diakui oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

“El Nino (yang menyebabkan) musim kemarau yang panjang tentu akan ada kemunduran sedikit (dari panen), seharusnya bulan Maret (2024 mendatang) menjadi mungkin bulan Mei,” ujarnya usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Pemerintah pun akhirnya mengambil langkah strategis dengan mendatangkan pasok beras dari luar negeri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. 

“Karena adanya El Nino Pak Presiden memutuskan untuk menambah beras 1,5 juta ton,” tutur dia.

Sementara itu, Badan Urusan Logistik atau Bulog menyebut stok beras yang dikuasai pemerintah sampai dengan akhir September adalah sebanyak 1,7 juta ton.

Menanggapi perkembangan terkini, Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri menilai pemerintah mesti melakukan percepatan belanja negara (APBN) untuk memitigasi dampak lanjutan di kemudian hari. Syaratnya, spending tersebut harus dilakukan secara efektif.

“El Nino adalah soal serius untuk Indonesia, kenaikan harga beras harus diantisipasi. Kenaikan harga beras punya dampak yang signifikan untuk kelompok miskin dan rentan,” ungkap Chatib melalui pernyataan tertulis.

Chatib berpendapat, jika harga beras terus naik dan supply dunia terbatas, maka subsidi untuk kelompok rentan perlu diberikan.

“Perluas coverage BLT, PKH dan perlindungan sosial. Prioritas fiskal menjadi sangat penting. Belanja pemerintah perlu diarahkan untuk membantu kelompok menengah bawah dan rentan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Keuangan, sampai dengan Agustus 2023 realisasi anggaran ketahanan pangan telah mencapai Rp37 triliun. Angka tersebut disalurkan dalam tiga cakupan besar.

Pertama adalah melalui kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp23,1 triliun. Kedua, melalui non-K/L senilai Rp12,3 triliun. Serta melalui belanja di daerah (transfer ke daerah/TKD) Rp1,6 triliun.

Adapun, serapan dana yang langsung dilakukan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) tercatat sebesar Rp135,1 miliar.

“Jumlah yang terealisasi di Bapanas antara lain digunakan untuk pengendalian kerawanan pangan,” kata Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.