Cukai Plastik dan MBDK Batal Tahun Ini, Jaga Pertumbuhan Ekonomi?

FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi menunda pemberlakuan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada akhir tahun ini.

Hal itu terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Disebutkan bahwa dalam beleid tersebut target penerimaan cukai dari plastik dan MBDK adalah sebesar Rp0. Padahal, sebelum Prepres 75/2023 terbit pemerintah menargetkan pungutan sebesar Rp980 miliar dari cukai plastik dan Rp3,08 dari MBDK.

Menanggapi hal ini Dirjen Bea dan Cukai, Askolani memberikan keterangan. Menurut dia, penerapan punguatan perpajakan tersebut digeser menjadi tahun depan.

“Kita mengarahkan ke 2024. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” ujarnya dalam konferensi pers APBN pada akhir pekan lalu.

Askolani menjelaskan, penundaan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk pula aspek makroekonomi Indonesia saat ini.

“Kita siapkan secara komprehensif sehingga penerapan cukai ini dapat benar-benar berjalan dengan baik,” kata dia.

Mengutip informasi yang dilansir Kementerian Perindustrian (Kemenperin), diketahui jika penerapan cukai plastik dan MBDK akan memberikan ekses tersendiri bagi 1,68 juta unit usaha kecil dan menengah.

Adapun, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Oktober 2023 tercatat sebesar Rp220,8 triliun atau setara 72,8% dari target ABPN yang sebesar Rp303,2 triliun.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2023 diketahui sebesar 4,94%. Angka tersebut turun dibandingkan dengan kuartal II 2023 yang sebesar 5,17%. Torehan pada triwulan ketiga yang melandai sekaligus memutus tren pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% dalam tujuh kuartal berturut-turut.