Beli Rumah Bebas PPN, Masyarakat Miskin Juga Dapat Bantuan Ini

FAKTA.COM, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal segera memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) 100%. Khususnya untuk pembelian rumah baru dengan harga maksimal Rp2 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif ini tersebut diberikan selama 14 bulan dengan dua termin besar pembagian. Pertama, November-Desember 2023 dengan besaran DTP 100%.

Kedua adalah pada periode 2024 dengan PPN DTP 100% di periode Januari-Juni dan PPN DPT 50% untuk periode Juli-Desember.

“Insentif ini ditujukan untuk penguatan sektor perumahan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian,” ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta tengah pekan ini.

Menkeu menjelaskan, total belanja pajak dari pembebasan PPN properti ini mencapai Rp300 miliar untuk 2023 dan Rp1,7 triliun di periode 2024.

“Ini membantu juga untuk menghabiskan stok rumah baru yang bersifat komersial, sehingga bisa menggairahkan kembali dari sisi pembeli maupun pengembang properti,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada dua sektor lain properti. Pertama adalah dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan biaya administrasi (BBA) Rp4 Juta di periode November 2023 sampai dengan Desember 2024.

Selain itu dinaikkan pula batasan rumah subsidi menjadi paling besar Rp350 juta per unit. “Total insentif bantuan biaya administrasi sebesar Rp1,2 triliun,” kata dia.

Sementara yang kedua adalah bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Rp20 juta per unit yang digunakan untuk renovasi rumah masyarakat miskin.

“Pemerintah memberikan bantuan RST ini pada periode November-Desember 2023 dengan total anggaran Rp36,2 miliar,” imbuhnya.

“Sehingga kebutuhan anggaran untuk seluruh program properti adalah sebesar Rp3,2 triliun, dimana Rp600 miliar ada di 2023 dan Rp2,6 triliun ada di 2024,” tutup dia.