Awal Tahun Happy, APBN Tokcer di Tangan Sri Mulyani

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mampu menunjukan kinerja yang solid dan kredibel meski dibayangi ketidakpastian ekonomi global.

Menurut dia, klaim tersebut didasarkan kondisi kondisi keuangan negara yang menunjukan konsolidasi yang kuat. Pertama, pendapatan negara telah terkumpul Rp2.774,3 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari target Undang-Undang APBN maupun Perpres 75/2023 masing-masing sebesar Rp2.463 triliun dan Rp2.637,2 triliun.

“APBN mampu menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan menopang agenda pembangunan secara optimal,” katanya kepada awak media saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Secara spesifik, Menkeu menyebut penerimaan perpajakan tumbuh positif 5,9% year on year (yoy) seiring pemulihan ekonomi yang menguat dan reformasi perpajakan. Belum lagi rasio pajak alias tax ratio yang meningkat jadi 10,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) malah memperlihatkan performa yang lebih baik dengan realisasi Rp605,9 triliun. Angka itu melampaui UU APBN Rp441,4 triliun atau Perpres 75/2023 yang sebesar Rp515,8 triliun.

“Di tengah tren harga komoditas yang terus termoderasi, PNBP tetap dapat memberikan kinerja yang sangat positif ditopang hasil dari dividen BUMN dan inovasi layanan kementerian/lembaga (K/L),” kata Sri Mulyani.

Hasil gemilang di sektor penerimaan turut pula diimbangi dengan belanja negara yang terserap Rp3.121,9 triliun atau tumbuh 0,8% dari 2022 yang sebesar Rp3.096,3 triliun.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Belanja negara yang tumbuh tipis ini patut disyukuri. Pasalnya, belanja pemerintah pusat cenderung terkontraksi lantaran nilai subsidi yang mesti dibayar lebih kecil karena harga minyak mengalami penurunan. Total belanja pemerintah pusat adalah Rp2.240,6 triliun.

Sementara untuk belanja yang disalurkan melalui pemerintah daerah (transfer ke daerah/TKD) naik 8% yoy menjadi Rp881,3 triliun.

“Belanja yang meningkat mampu terserap optimal. Ini bisa menjadi pendorong aktivitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional, seperti stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, mitigasi El Nino, maupun penyelenggaraan pemilu,” ucap Sri Mulyani. 

Torahan apik pendapatan dan belanja negara membuat defisit APBN hanya sebesar Rp347,6 triliun, jauh lebih rendah dari UU APBN yang sebesar Rp598,2 triliun di Perpres 75/2023 Rp479,9 triliun.

“Ini membuat keseimbangan primer kita berada positif Rp92,2 triliun, atau menjadi yang pertama sejak 2012 setelah sebelumnya primary balance selalu negatif,” kata Sri Mulyani menegaskan.

“Kinerja APBN 2023 yang positif mampu menjadi buffer, menjadi pondasi handal dalam menyongsong pelaksanaan APBN di tahun 2024,” ujar Menkeu Sri Mulyani.