Asing Lepas SBN, Rasio Utang Luar Negeri ke PDB jadi 28,9 Persen

FAKTA.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyampaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nilainya US$393,7 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi, BI Erwin Haryono mengungkapkan, angka itu melandai dibandingkan kuartal II US$396,5 miliar. "Penurunan utang luar negeri terutama bersumber dari ULN sektor publik," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (15/11/2023).

Erwin mengadakan perkembangan ini membuat ULN mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% year on year (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,2% (yoy).

Secara mendetail, Erwin menjelaskan jika posisi utang pemerintah pada akhir kuartal III 2023 sebesar US$188,3 miliar atau turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$192,5 miliar.

"Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat," kata dia menegaskan.

Sementara itu, untuk utang luar negeri swasta naik menjadi US$196,0 miliar dari sebelumnya US$194,6 miliar. Adapun, ULN sektor privat ini tersebar antara lain di industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, serta pertambangan dan penggalian.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucap Erwin.

Erwin menambahkan, rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 28,9% dari 29,3% pada triwulan sebelumnya. Selain itu, dia menginformasikan pula dominasi ULN bersifat jangka panjang dengan porsi 87,6% dari total.

"Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Erwin menambahkan.

"Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ujardia.