Arti Higher for Longer yang Disebut Sri Mulyani di Pertemuan APEC

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah tiba di Amerika Serikat (AS) untuk hadir dalam rangkaian agenda Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, sekaligus mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resmi kenegaraan.

Disebutkan bahwa Menkeu mengawali kegiatan dengan mewakili Indonesia pada pertemuan Menteri Keuangan APEC.

“Rangkaian agenda APEC saya dimulai dengan sebuah sarapan pagi dilanjut makan siang bersama para kolega Menteri Keuangan yang hadir. Tercatat 21 Menteri Keuangan negara anggota APEC turut hadir pada diskusi ini,” ujar Sri Mulyani melalui keterangan tertulis pada Senin (13/11/2023).

Menurut bendahara negara, pokok utama pembahasan yang disampaikan adalah tantangan perekonomian global yang semakin kompleks. "Salah satunya adalah kondisi higher for longer yang semakin memerosotkan posisi fiskal beberapa negara," kata Sri Mulyani.

Apa sebenarnya higher for longer yang dimaksud Sri Mulyani?

Itu adalah kondisi dimana suku bunga tinggi di waktu yang lama. Gambaran itu telah menjadi perhatian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam dalam Rapat Berkala KSSK IV yang dirilis awal bulan ini, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) diprakirakan masih tetap berada pada level yang tinggi.

KSSK juga menilai, kenaikan suku bunga global akan diikuti dengan kenaikan yield obligasi tenor jangka panjang negara maju. Khususnya obligasi pemerintah AS akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan premi risiko jangka panjang (term-premia).

Perkembangan tersebut memicu aliran keluar modal asing dari emerging markets ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia.

Menkeu menjelaskan, kebutuhan pembiayaan yang masif ini berpotensi memberikan tekanan yang besar pada pasar dan berujung pada meningkatnya suku bunga. Kata dia, situasi tersebut berujung pada meningkatnya tekanan terkait pembiayaan pada negara-negara berkembang, dimana Indonesia termasuk di dalamnya.

“Menghadapi segala dinamika global ini, saya sampaikan bahwa menyambut kebijakan fiskal yang matang dan bijaksana menjadi begitu penting kini,” kata dia menegaskan.

Menkeu menambahkan, saat-saat penuh tantangan seperti ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan beragam reformasi struktural. Indonesia sendiri pada 2021 mengesahkan dua undang-undang penting, yakni reformasi perpajakan dan hubungan keuangan pusat dan daerah.

“APBN juga menjadi katalisator upaya-upaya mempercepat transformasi perekonomian. Menaruh fokus investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi contohnya. Ini merupakan contoh upaya menyelesaikan berbagai isu-isu pembangunan,” ucapnya.

“Diskusi pagi ini pun berlangsung hangat di tengah udara San Fransisco yang cukup dingin. Semoga melalui diskusi ini dan beragam rangkaian agenda APEC kedepan, kita semua dapat menemukan solusi bersama dalam menghadapi beragam tantangan dunia. Dari APEC Finance Ministers Retreat. San Fransisco, 13 November 2023,” kata Menkeu Sri Mulyani.