Ada IKN, Swasta Bisa Pakai Aset Negara di Jakarta

FAKTA.COM, Jakarta - Sejumlah aset negara yang ada di Jakarta akan dioptimalkan sejalan dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Atas rencana ini, pemerintah sudah menyiapkan desain besar (grand design).

"Mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau swasta," kata Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Candra Giri Artanto di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Menurut Candra, inisiatif ini dipelopori oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi Jakarta dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya, untuk bisa menciptakan Jakarta menjadi kota metropolis yang lebih baik.

Candra menjelaskan, LMAN selaku Lembaga pemerintah mengambil peran dalam hal kajian aset negara yang bisa membawa nilai tambah bagi aktivitas ekonomi maupun sosial di masyarakat dan juga pendapatan negara.

"Jadi sejauh ini kami pastikan pemerintah telah menyusun grand design dan pemetaan untuk bisa manfaatkan aset negara yang ada di Jakarta," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi menyampaikan jika pihaknya akan tetap melaksanakan pembebasan lahan yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menolak jika rencana kerja itu akan terkendala lantaran adanya penyelenggaraan pemilu di awal tahun ini.

"Kalau wait and see (untuk melaksanakan) proyek itu sepertinya untuk investor swasta. Kami di LMAN akan tetap menjalankan fungsi pengadaan tanah untuk PSN," kata Basuki menambahkan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, diketahui bahwa total aset negara di Jakarta bernilai Rp1.640 triliun. Dari jumlah tersebut nilai yang bisa dimanfaatkan adalah sekitar Rp300 triliun.

Adapun, salah satu rencana yang disebutkan adalah penggabungan fasilitas umum Lapangan Banteng Jakarta dengan Gedung AA Maramis yang kini masuk kompleks perkantoran Kementerian Bidang Perekonomian.

Basuki juga mengatakan, LMAN telah merealisasikan pendanaan sebesar Rp1,42 triliun untuk pembangunan IKN. Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pengadaan tanah.

"Dana ini berasal dari APBN," ujar dia.

Basuki merinci, jumlah itu terdiri dari akses jalan IKN sebesar Rp1,01 triliun dan kawasan inti pemerintahan sebesar Rp415,88 miliar. "Ini termasuk juga pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan jalan tol Balikpapan-Samarinda," tutur dia.