Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Ini Tiga Misi Indonesia

FAKTA.COM, Jakarta - Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Hal tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara yang digelar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

"Indonesia memperoleh suara tertinggi, saya ulangi suara tertinggi dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM," kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, Selasa (11/10/2023).

Dewan HAM PBB merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB. Organ yang berkedudukan di Jenewa, Swiss ini bertanggung jawab untuk memperkuat kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, termasuk penanganan situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasinya.

Dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB 2024-2026, Indonesia memperoleh 186 suara dari total 192 suara. Hasil tersebut merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan di Dewan HAM PBB.

Tiga prioritas

Sedikitnya, ada tiga prioritas bagi Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dewan HAM PBB di periode ke depan. Pertama, peningkatan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM.

Retno menjelaskan, isu-isu yang perlu diperkuat di antaranya kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan. Dia bilang, "Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang."

Kedua, Indonesia akan mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan. Sebagai contoh, melakukan sinkronisasi keijakan bersama ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) atau ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).

Terakhir, lanjut Retno, pemerintah akan mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan. "Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi," jelasnya.