Heboh Warga Aceh Tolak Pengungsi Rohingya

FAKTA.COM, Jakarta – Ratusan pengungsi etnis Rohingnya kembali mendarat di Aceh. Namun, pendaratan ini mendapatkan penolakan dari warga.

Dikutip dari berbagai sumber, lebih dari 500 orang Rohingya mendarat di Aceh pada Minggu (19/11/2023). Data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memerinci 249 orang Rohingya mendarat di Bireun, 241 di Pidie, dan 35 di Aceh Timur. Total pengungsi yang datang ke Aceh mencapai 866 orang dalam seminggu terakhir. 

Kedatangan 249 orang Rohingya di Bireun mendapatkan penolakan dari warga setempat. Penolakan ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti sering kabur dari tempat penyelamatan.

Amnesty International Indonesia dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk turun tangan terhadap masalah pengungsi Rohingya. Keduanya meminta agar para pengungsi diperbolehkan turun dari kapal serta pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan dan tempat berlindung.

"Indonesia wajib untuk menolong mereka," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis.  

Dia juga mengatakan penolakan warga dan permintaan para pengungsi dikembalikan ke negara asal merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Indonesia, kata Usman, berkewajiban untuk menolong para pengungsi Rohingya.

"Kebijakan pengembalian mereka ke negara asal jelas melanggar non-refoulement principle, sendi dasar kehidupan bangsa-bangsa beradab," kata Usman.  

Sementara itu, Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, menyayangkan pemerintah pusat absen dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Dia juga mencatat bahwa, meskipun diterima saat ini, masih ada potensi untuk penolakan di kemudian hari.

“Walaupun hari ini mereka diterima, cuma ada potensi dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) akan mengusir dan memutuskan tidak menerima. Kami sedang berdebar-debar juga,” ujar Husna.

Tanggapan Pemerintah

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan belum ada penolakan yang serius. Menurut Muhadjir, penolakan masyarakat ini bisa jadi karena beberapa faktor. 

"Ini kan berkaitan dengan masalah kehadiran sebuah entitas di suatu tempat yang itu tentu saja bukan sekadar orang, tapi juga berkaitan dengan budayanya perilakunya, kemudian akomodasinya," kata dia. 

Muhadjir juga meminta para pengungsi Rohingya tetap terlayani dengan baik. Akan tetapi, mereka juga harus tetap memperhatikan kesediaan warga setempat.

"Memang juga harus dilayani dengan baik, tetapi harus memperhatikan ketersediaan dari warga untuk menerima," kata dia. (ILH)