Dosa HAM Masa Lalu, Negara Bisa Apa?

FAKTA.COM, Jakarta - Sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo belum ada satupun kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan. Pemerintah mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang disampaikan pada 11 Januari 2023, dna meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk mengawal penyelesaian tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty Internatioanl, Usman Hamid mengingatkan Presiden Jokowi bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk memenuhi hak-hak rakyat. Mulai dari hak ekonomi, sosial, dan budaya agar tercapai keadilan sosial, hingga hak-hak sipil dan politik agar terjamin kemerdekaan rakyat untuk berpikir, berekspresi, dan menyatakan pendapat.

Ia mendesak agar pemerintah benar-benar memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat kecil melalui pelibatan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Menurutnya, pembangunan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia (HAM) dan derita hidup rakyat kecil,

“Bukan malah menutup paksa suara masyarakat yang menuntut hak-hak mereka,” ujar Usman Hamid.