Polisi Telusuri Legalitas 12 Senpi di Rumah Dinas Menteri Pertanian

FAKTA.COM, Jakarta - Temuan 12 senjata api (senpi) di rumah dinas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo tengah diusut Polri. Pengusutan terkait legalitas senpi ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

"Sehingga nanti kita bisa tahu persis senjatanya jenisnya apa, dokumentasinya bagaimana, legalitasnya seperti apa dan sebagainya nanti akan kita sampaikan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Kamis (5/10/2023).

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi mengambilalih penyelidikan 12 senpi yang ditemukan di rumah dinas Mentan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan meski telah diambil alih oleh Bareskrim. Artinya, kata Ramadhan, penyidik masih mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Saat ini penyelidikan, masih penyelidikan. Saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri," ucap Ramadhan.

Sandi menambahkan, senpi-senpi itu masih diverifikasi oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Baintelkam Polri, karena untuk pendataan senjata api adanya di Baintelkam Polri.

"Yang pasti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh Bareskrim dan untuk ditindaklanjuti untuk diverifikasi," ujar Sandi.

Sebagai informasi, Yasin Limpo telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Pengunduran tersebut ia sampaikan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Kamis 5 Oktober 2023.

"Saya sore ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensetneg Pak Praktik untuk menyampaikan usul dan pengunduran diri saya sebagai menteri," kata Yasin

Tanpa basa-basi ia mengatakan jika alasannya mundur adalah menyangkut proses hukum yang sedang ia hadapi perlu penangangan secara serius. Ia berharap, sebelum adanya status kepastian hukum publik untuk tidak menghakimi dirinya.