Menteri Perhubungan Diperiksa KPK Soal Suap Perkeretaapian

FAKTA.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya terkait pemeriksaannya sebagai saksi atas dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rabu (26/7/2023).

"Jadi kami mengkonfirmasi bahwa betul KPK memanggil sebagai saksi Menteri Perhubungan dan juga Sekjen Kemenhub dan keduanya betul sudah hadir di gedung KPK C1," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta.

KPK mengapresiasi kehadiran pihak Kementerian Perhubungan yang langsung diwakili oleh penjabat tertingginya. Hal itu menurut Ali akan mempermudah proses penyidikan dan memperjelas perbuatan para tersangka yang saat in sudah dibui di rutan KPK.

"Kami mengapresiasi kehadiran tiap saksi yang dipanggil tim penyidik KPK sehingga akan menjadi jelas dan terang perbuatan para tersangka yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikannya," ujar Ali.

KPK menegaskan, jika informasi ini merupakan bentuk keterbukaan dari lembaga antirasuah itu kepada masyarakat, terkait pemeriksaan kasus-kasus korupsi.

Sebelumnya KPK sempat memanggil budi pada Kamis (14/7/2023) sebagai saksi di kasusu suap DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018-2022, namun meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang. Budi pun dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.

Di kasus ini KPK menetapkan 10 tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di BTP Kelas 1 wilayag Jawa Bagan tengah DJKA pada 11 April 2023. Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).

Enam tersangka lainnya diduga penerima suap, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Pengungkapan kasus korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta itu terjadi pada tahun anggaran 2021-2022 terhadap sejumlah proyek, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Dugaan uap yang diterima sekitar sekitar Rp14,5 miliar atau antara 5-10 persen dari nilai proyek, yang dinikmati enam tersangka.