Jokowi: Over Kapasitas Lapas Akibat Kasus Narkoba

FAKTA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan penekanan terkait dengan pemberantasan dan penanganan kasus narkoba untuk segera diselesaikan. Dalam Rapat Terbatas Pemberantasan Narkoba di Istana Merdeka, Senin 11 September 2023, Jokowi mengatakan jika BNN mencatat ada 1,39% populasi yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

"BNN mencatat penyalahgunaan narkoba 1,95% atau 3,6 juta jiwa. Ini menyebabkan over kapasitas di lapas kita," kata Jokowi.

Hadir dalam ratas hari ini adalah Wakil Presidan Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informasi.

Selain itu Panglima Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose, hingga Wantimpres Wiranto turut hadir.

Jokowi mengajak para jajarannya untuk mencari terobosan untuk mengurangi kejahatan luar biasa tersebut termasuk dengan mengurai masalah kelebihan kapasitas di lapas terkait narapidana narkoba.

"Pada siang hari ini saya mengajak semua mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi. Kita Selesaikan dengan baik."

Guna menanggulangi masalah kelebiha kapasita itu, Jokowi menyampaikan, ada usulan dari para Pangdam agar Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) bisa dijadikan tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

"Mengenai rehabilitasi pada pelaku karena di lapas juga penuh, kemarin ada usulan dari pangdam untuk bisa dilakukan di Rindam di setiap kota kita punya kapasitas kurang lebih 500-an yang bisa ditempati," ujar Jokowi.

Namun, rehabilitasi pengguna narkoba di Rindam masih akan dibicarakan lebih lanjut karena akan berdampak pada penganggaran dan hal teknis lainnya. Selain itu soal pencegahan terutama penyelundupan narkoba akan di urut kembali dengan baik dan fokus.

"Saya kita agar kita fokus saya ingin nanti juga memutuskan kita dikerjakan, tidak di semua provinsi dulu lah, mungkin lima besar, provinsi lima besar yang narkobanya paling tinggi. Tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini."