Transisi Pemerintahan Baru Bikin Pengusaha Wait and See Lebih Lama

FAKTA.COM, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia dalam outlook terbaru secara khusus mengulas dampak pemilu 2024 terhadap perekonomian nasional. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan adalah panjangnya proses pergantian pemerintahan tahun depan.

Hal itu bisa dilihat dari pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 yang kemudian ditutup pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober 2024. Artinya, terdapat jeda peralihan selama hampir tiga kuartal berturut-turut.

Kondisi ini dinilai membawa dampak kuat terhadap orientasi pelaku usaha dalam melakukan ekspansi bisnis.

“Panjangnya periode transisi kekuasaan hingga pemerintahan baru menjabat akan memperpanjang periode sentimen wait and see oleh sektor swasta dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi,” bunyi laporan LPEM UI dalam risalahnya, dikutip Fakta.com, Selasa (23/11/2023).

Selain itu, diterangkan pula jika ada indikasi para pemimpin dapat mengeluarkan lebih sedikit dana untuk belanja modal dalam hal investasi publik, seperti infrastruktur.

Pasalnya, investasi tersebut sebagian besar merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan terwujud pada masa periode pemerintah berikutnya. 

“Di Indonesia, data menunjukkan bahwa selama tahun pemilu, belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelum pemilu. Hal ini terlihat pada pemilu 2009, 2014, dan 2019,” kata LPEM UI.

Sementara untuk sisi positifnya adalah mendorong injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perekonomian akibat adanya pengeluaran kampanye dan belanja publik. 

Disebutkan bahwa besarnya dampak pengganda pada sektor perekonomian akan memicu konsumsi domestik selama tahun 2024 mengingat pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan akan terjadi menjelang akhir tahun.