Transisi BBM ke Sulfur Rendah, Begini Skenario yang Harus Dilakukan Pemerintah

FAKTA.COM, Jakarta – Dalam workshop bertajuk Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara : Kebijakan Baru Subsidi BBM, Jakarta (5/8/2024), Peneliti CORE Indonesia, Muhammad Andri Perdana menyampaikan tiga skenario untuk melakukan transisi kualitas BBM di Indonesia.

Seperti diketahui, merujuk kepada standar Euro IV, kandungan sulfur maksimal pada bahan bakar adalah 50 parts per million (ppm). Saat ini, Indonesia hanya memiliki tiga produk yang sesuai dengan standar tersebut, yaitu RON 95, RON 98, dan CN51.

Artinya, penggunaan BBM di Indonesia masih didominasi oleh BBM dengan tingkat sulfur tinggi. Implikasinya ialah dua hal, peningkatan emisi karbon dan pencemaran udara yang menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut pemaparan Andri, sektor transportasi adalah penyumbang gas emisi rumah kaca ketiga terbesar yang mana 95% di antaranya adalah transportasi darat. Temuan ini mempertegas fakta bahwa BBM yang digunakan di Indonesia masih bersulfur tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Senior Institute of Essential Services Reform (IESR), Julius Christian Adiatma mengatakan dengan kualitas BBM yang sekarang digunakan, jika tidak ada perubahan maka diproyeksikan pada tahun 2030 akan terjadi peningkatan jumlah penyakit Pneumonia dan ISPA sekitar 19% dan 7%.

Atas urgensi tersebut, Andri menyampaikan beberapa skenario transisi BBM berdasarkan perhitungan CORE Indonesia.

Skenario pertama, peningkatan beban atas produksi kualitas BBM yang lebih baik akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN, Andri ungkap skenario ini membutuhkan pembiayaan sebesar Rp21 triliun hingga Rp46 triliun secara akumulatif sampai 2028.

Skenario kedua, beban biaya atas produksi kualitas BBM yang lebih baik akan dibiarkan tanpa intervensi. Andri bilang, peningkatan harganya mencapai Rp100–Rp250 per liternya.

Adapun skenario yang ketiga ialah, pemerintah membatasi penyaluran subsidi BBM kepada kendaraan pribadi, kemudian biaya tersebut akan dialokasikan untuk membiayai transisi kepada BBM dengan sulfur rendah.

Dengan skenario tersebut, Indonesia dapat menekan biaya subsidi sebesar Rp14,8 triliun hingga Rp139,4 triliun.

“Ada penghematan anggaran kalau menggunakan skenario ketiga karena subsidi BBM yang diturunkan lebih besar dibandingkan beban untuk transisi kepada produksi BBM yang lebih berkualitas,” ujar Andri.

Meski begitu, Andri bilang CORE sendiri tidak mengambil stance tertentu terkait isu ini, melainkan hanya memaparkan kebijakan apa saja yang bisa menjadi opsi beserta konsekuensinya.

Terakhir, Andri menegaskan, hal terpenting adalah implementasi kebijakan ini tidak boleh keluar dari tujuan utamanya, yakni penurunan polusi, bukan hanya penghematan subsidinya saja. Artinya, apabila penghematan subsidi dilakukan, maka penghematan tersebut harus benar-benar dialokasikan untuk pembiayaan transisi kepada BBM yang lebih berkualitas.