Temuan Algoritma Research, Biaya Politik di Kabupaten/Kota ada yang Tembus Rp1 T

FAKTA.COM, Jakarta - Berbagai daerah kompak mewarnai Pilkada kali ini dengan kotak kosong. Banyak faktor yang menyebabkannya, termasuk soal biaya politik yang kian mahal.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana mengungkap dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di 500 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, diasumsikan angka kotak kosongnya mencapai 48. Meski begitu, menurut Aditya angka tersebut masih dapat turun lagi.

“Nah, ada beberapa daerah yang saya dengar juga melakukan perubahan sehingga asumsi yang tadinya 48 atau 43 mungkin akan lebih berkurang lagi,” kata Aditya, dalam Diskusi Publik INDEF, Kamis (5/9/2024).

Menurut Aditya, ada banyak faktor yang mendorong fenomena kotak kosong tersebut. Di antaranya adalah soal biaya politik yang mahal sehingga tidak ada yang berani menantang calon lain yang sudah populer.

“Saya ingin bilang, ketika biaya politiknya tinggi banyak orang ragu untuk mencalonkan diri, terutama menyangkut peluang yang belum tentu ia dapat,” ujar Aditya.

Aditya bahkan bilang, sudah ada Kabupaten/Kota yang biaya politiknya mencapai Rp1 triliun. Padahal, menurutnya angka tersebut di tahun 2017/2018 merupakan biaya politik di level Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Aditya juga menambahkan bahwa biaya politik untuk tingkat Kabupaten/Kota mungkin sudah berada di kisaran Rp50-Rp100 miliar, bahkan di atasnya.

Ditarik dalam konteks ekonomi, Aditya bilang soal biaya politik ini seperti elit daerah atau pusat berinvestasi kepada calon yang potensial untuk memenangkan Pilkada.

“Jadi tentu dalam perhitungan, kalau dalam bahasa ekonomi tentu adalah perhitungan soal rasionalitas,” kata Aditya.