Program dan Fungsi Kementerian 2025 Menunggu Persetujuan Lanjutan

FAKTA.COM, Jakarta - Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dolfie OFP, menyampaikan bahwa alokasi anggaran APBN 2025 telah disusun secara rinci dan tercantum dalam nota keuangan tetapi, program dan fungsi kementerian dapat disetujui DPR lebih lanjut.

Meskipun alokasi anggaran untuk berbagai sektor sudah ada, rincian program dan fungsinya akan diputuskan lebih lanjut melalui proses persetujuan DPR. 

"Jika ada perubahan di kemudian hari, hal tersebut dapat diatur melalui undang-undang dan memerlukan persetujuan DPR lagi," ujar Dolfie ke awak media di Komplek Parlemen DPR, Selasa (17/9/2024). 

Ia juga menegaskan bahwa anggaran tersebut telah disiapkan untuk pemerintahan baru, jika anggaran tidak mencukupi, pemerintah dapat mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). 

“Sudah ada wamenkeu yang baru (Thomas Djiwandono sebagai representatif pemerintahan baru) harusnya sudah diperkirakan angka itu cukup, kalau tidak cukup ya APBNP,” katanya.

Sementara itu, total kementerian yang ada di pemerintahan baru belum bisa dipastikan sehingga program dan fungsinya dapat mengajukan persetujuan lagi.

“Kalau ini pesan yang disampaikan sepertinya tidak ingin ada APBNP sehingga kita buat pasal-pasal yang tetap yaitu buka persetujuan,” tutup Dolfie.

Sebagai informasi, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dalam Rapat Tingkat I. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menekankan bahwa target dan defisit APBN 2025 masih dalam batas wajar dengan memperhatikan prinsip disiplin fiskal.

“Belanja APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,31 triliun, Fraksi Demokrat meminta pemetaan program prioritas oleh pemerintah baru,” ujar Marwan pada Raker Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024).

Marwan meminta pelaksanaan dilakukan bertahap serta evaluasi yang menyeluruh dan intensif agar alokasi APBN 2025 dapat dimanfaatkan secara efisien dan akuntabel.