Menyoal Lapangan Kerja Formal, Apa Saja PR Prabowo?

FAKTA.COM, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto punya banyak PR untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Khususnya, lapangan kerja di sektor formal.

Menanggapi hal itu, pengamat ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Payaman Simajuntak mengungkap, selama ini pemerintah terlalu fokus mendorong investasi padat modal dan teknologi sehingga belum efektif menyerap tenaga kerja.

"Itu sebabnya sebagian besar angkatan kerja Indonesia, yaitu 60% terserap di sektor informal," kata Payaman kepada Fakta.com, Rabu (4/9/2024).

Di samping itu, Payaman juga bilang pemerintah kurang memperhatikan produktivitas dan daya saing sehingga kalah dengan produk impor.

"Karena daya saingnya lemah, terutama terhadap produk impor sehingga terpaksa melakukan PHK," ujar dia.

Sekadar informasi, tren PHK Indonesia masih terus berlanjut. Per Agustus angkanya mencapai 46.240 tenaga kerja.

Melihat Arah Ekonomi Kelas Menengah

Payaman juga menyoroti soal tingginya pengangguran dari pendidikan vokasi. Menurutnya, meski pemerintah mendorong pendidikam vokasional, seperti SMK untuk mengisi sektor formal, tetapi ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal masih sangat terbatas.

"Sehingga lebih dari satu juta lulusan SMK tidak tertampung atau tetap menganggur," ujar Payaman menambahkan.

Payaman juga bilang, program kartu prakerja belum efektif menyelesaikan persoalan pengangguran. Pasalnya, ketersediaan lapangan pekerjaan masih sangat terbatas.

Terakhir, Payaman mengatakan di samping mendorong investasi besar masuk, pemerintah Prabowo perlu memperhatikan program lain.

Di antaranya adalah, peningkatan daya saing dan produktivitas perusahaan lokal agar tidak kalah dengan perusahaan impor, pengembangan kewirausahaan mandiri, dan pemberdayaan usaha di sektor informal agar lebih produktif.

PR Berat Prabowo Berantas Korupsi Demi Perbaikan Ekonomi

Di sisi lain, Prabowo juga perlu mendorong pertumbuhan sektor riil. Untuk mewujudkan ini, Ekonom INDEF, Eko Listiyanto mengatakan, sektor riil butuh dukungan sektor keuangan.

"Nah, pemerintah sendiri terlalu memanjakan sektor keuangan dengan SBN yang yield-nya tinggi," kata Eko kepada Fakta.com, Senin (2/9/2024).

Jika melihat trennya, meskipun menurun, kepemilikan SBN oleh sektor perbankan cukup besar.

Seperti diketahui, rasio penyaluran kredit terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

"Sehingga bank-nya juga ngapain menyalurkan kredit, taruh di SBN saja sudah untung besar," ujar Eko menambahkan.

Eko bilang, gambaran likuiditas saat ini tidak menunjukkan akan ada akselerasi di sektor riil. Karena itu, perlu ada reformasi pada sektor keuangan.