Menyoal Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Transisi Energi Berkeadilan

FAKTA.COM, Jakarta - Upaya transisi energi menciptakan ironi. Pasalnya kelompok rentan yang terdampak paling signifikan, justru belum banyak dilibatkan. 

Fakta itu terungkap dalam Diseminasi Hasil Kajian dan Diskusi Publik bertajuk, Menuju Transisi Energi Inklusif di Indonesia yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Kamis, (18/7/2024).

Dalam acara itu, Koordinator Bidang Advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Fatum Ade mengungkap, sampai saat ini kelompok disabilitas belum dilibatkan secara berarti dalam pembahasan transisi energi di Indonesia. Padahal, mereka yang akan paling terdampak dari implikasi transisi energi tersebut. 

Dia juga mengungkap isu transisi energi bahkan masih sangat asing di telinga kelompok disabilitas. 

“Informasi yang hadir saat ini sama sekali tidak accessible, tidak bisa menjangkau teman-teman tuli, netra, dan teman-teman dengan disabilitas multiple atau memiliki hambatan berlipat,” ungkap perempuan yang akrab dipanggil Dede itu.

Dede sangat menyayangkan situasi ini, mengingat WHO mencatat penyandang disabilitas memiliki risiko empat kali lebih besar terdampak masalah iklim, bahkan dapat berujung pada kematian.

“Penyandang disabilitas itu walaupun berkontribusi atas emisi karbon paling sedikit, tetapi paling rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Dede menambahkan.

Dede juga menyoroti bagaimana dokumen dan berbagai rancangan peraturan mengenai penanganan peraturan iklim yang tidak partisipatif terhadap kelompok disabilitas.

“Ketika kami mengakses dokumen melalui situs yang disediakan, ternyata dokumen tersebut sama sekali tidak menyebutkan disabilitas di sana,” kata Dede.

Terakhir, Dede berharap ke depan, pembahasan mengenai transisi energi dapat lebih partisipatif dan inklusif, terutama kepada penyandang disabilitas. Artinya, bukan hanya dipandang sebagai objek saja, tetapi subjek yang didengarkan apa kerentanannya.

Memiliki keresahan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Silaban menyoroti selama ini keterlibatan buruh hanya di atas kertas saja.

“Jangan kita diminta untuk memberikan pendapat atau ide, tetapi sama sekali tidak ditampung dalam draft dokumen itu,” jelas Elly.