Memahami Impor Beras dari Bulog Sebagai Pelaksana Tugas

FAKTA.COM, Jakarta - Beras menjadi salah satu bahan pokok kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka apapun persoalannya, beras selalu menjadi perhatian banyak pihak.

Salah satunya mengenai impor. Kebijakan ini memang menjadi pro dan kontra, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia.

Belum lagi jika impor dikaitkan dengan stabilitas harga beras.

Lantas, apa alasan sebenarnya impor beras masih dilakukan pemerintah dan bagaimana nasib beras lokal? Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi pun menjawab.

Bulog, kata Bayu, sebagai BUMN pelaksana impor beras menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor.

"Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dikutip Antara, Minggu (8/7/2024).

Harga Beras Meroket, BI Was-Was Gaji Masyarakat Tergerogoti

Bayu menyampaikan, dalam melakukan impor beras, Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3% dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor.

"Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," ujar Bayu.

Ia menyebut bahwa target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Bulog, Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. "Impor itu pun dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri," tutur Sonya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian dan kondisi tanah serta akses pengairan.

Dari data itu, produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 22,55 juta ton.

Impor Beras Lanjut, Syarat dari Jokowi hingga Rencana Bulog

Sebagai tambahan informasi, beras sendiri menjadi komoditas yang cukup sering memberi andil terbesar atas inflasi. Namun belakangan, beras mencatat deflasi.

Menurut Plt Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, pada Mei 2024, beras kembali mengalami deflasi 3,59% dan memberi andil deflasi 0,15%. Amalia menjelaskan, deflasi komoditas beras terjadi saat produksi menurun.

"Namun stok beras masih memadai," kata Amalia mengungkapkan.

Di sisi lain, secara umum, 29 provinsi mengalami deflasi beras, 1 provinsi stabil, dan 8 provinsi mengalami inflasi.

Meski begitu, persoalan beras belum tuntas karena masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di sepanjang tahun ini. Berdasarkan data BPS, andil beras ke inflasi tahunan mencapai 0,43%.