Luhut Blak-blakan Family Office, dari Tempat Nangkring hingga Tren Filantropis

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk tim perumus kebijakan. Kali ini terkait program Family Office yang diharapkan bisa menarik dana besar dari perusahaan keluarga level internasional.

Sesuai dengan pernyataan Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dirinya mendapat arahan untuk membentuk task force lintas kementerian dalam rangka persiapan Family Office. Rencananya, kata Luhut, dalam satu bulan ke depan sudah ada progres yang bisa disampaikan ke Jokowi.

"Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti," kata Luhut.

Terlepas dari itu, Luhut menjelaskan, Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Family Office bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya. Tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal."

-Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan-

Luhut pun mengutip data The Wealth Report yang menjabarkan perputaran uang di negara-negara maju mencapai US$11 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar menyasar ke Singapura, Hongkong, dan Dubai.

Namun, kata Luhut, akhir-akhir ini, peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong, serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor. "Jadi, mereka (Family Office di dunia) mencari tempat nangkring lah, bahasa kerennya gitu," ujar Luhut.

Dengan kondisi itu, Luhut menerangkan, Indonesia mencoba menawarkan layanan serupa. Di sini, pemerintah sedang menyusun regulasinya secara terpadu.

Secara sederhana, Luhut bilang, perusahaan-perusahaan itu tidak dikenakan pajak. "Tapi dia harus investasi, dan investasinya itu yang nanti kita pajaki," tuturnya.

Dengan begitu, Luhut pun menegaskan, Family Office tidak memuat yang kaya semakin kaya. Kata Luhut, justru kita minta si kaya itu melakukan filantropis yang jadi tren sekarang.

"Dia menaruh dananya di sini, kemudian harus investasi. Bisa US$10 juta, US$15 juta, nanti mungkin ada yang lebih tinggi, bisa US$100 juta tergantung dari minatnya mereka," kata Luhut menambahkan.

Dari situ, dia menyampaikan, perusahaan-perusahaan itu harus memakai orang Indonesia untuk menjalankan Family Office. Sehingga, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.

Meski begitu, Luhut punya beberapa catatan untuk mewujudkan Family Office tersebut. "Ease of doing business kita harus diperbaiki, tax incentive apa yang kita berikan, financial systemnya apa yang harus kita adjust, legal frameworknya bagaimana," ucap dia.

Selain itu, Luhut juga menyinggung soal quality of life hingga connectivity."Jadi banyak sekali yang harus diperbaiki," kata dia menambahkan.

Sebagai tambahan, Luhut menyebut ada beberapa pilihan lokasi untuk menerapkan Family Office di Indonesia. Mulai dari dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN).