Literasi dan Inklusi Masih jadi Tantangan Pengembangan Jasa Keuangan

FAKTA.COM, Jakarta - Meski total aset dan kapitalisasi industri jasa keuangan terbilang besar secara nominal, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian masih tergolong kecil.

Fakta tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), Kamis (22/8/2024). Menurut pemaparannya, total aset dan kapitalisasi jasa industri keuangan mencapai Rp 34.000 trililun.

"Sekalipun memang terlihat sangat besar secara nominal, namun jika rasionya terhasap PDB dibandingkan dengan negara ASEAN lain, maka masih terlihat kecil," kata Mahendra menambahkan.

Seperti diketahui, industri jasa keuangan memiliki berbagai tantangan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Di antaranya adalah soal literasi dan inklusi keuangan hingga aktivitas keuangan ilegal, seperti judi online.

Terbaru, berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 75% dan literasi keuangan di angka 65,43%.

Sekadar informasi, tahun ini pemerintah menargetkan angka literasi keuangan sebesar 90%.

Mahendra bilang, untuk mengejar target tersebut OJK telah menyelenggarakan lebih dari 10 ribu keuangan edukasi, kemudian program satu rekening satu pelajar (Kejar) saat ini telah menjangkau 58 juta rekening atau 86% dari total pelajar.

Program lain yang terealisasi adalah Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir dengan 1,4 juta debitur dengan penyaluran sebesar Rp41 triliun.

Di samping itu, OJK bersama bank telah berhasil memblokir lebih dari 6.000 rekening terkait judol dan aktivitas keuangan digital serta menghentikan 10 ribu entitas keuangan digital.

Namun, karena OJK baru saja mengubah metodologi survei literasi dan inklusi keuangan, maka targetnya disesuaikan.

"Kalau literasi, kita akan targetkan 66%-67% tahun depan," kata Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, peningkatan literasi keuangan perlu peran dari berbagai pihak, seperti sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku industri keuangan.

Airlangga juga menambahkan, poin penting soal literasi keuangan adalah pemahakan terkait risiko.

"Jadi, yang penting dalam literasi itu mereka tau risiko," kata Airlangga.