Investasi EBT Masih Kurang US$144,5 Miliar, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Ilustrasi transisi energi. (Dokumen PPSDM Aparatur)

FAKTA.com, Jakarta - Investasi energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia masih sangat jauh untuk tercapai. Dari target US$146 miliar, realisasi investasi EBT baru mencapai US$1,5 miliar.

Data per 2023 itu setara tambahan kapasitas 574 megawatt. Artinya, masih ada kekurangan sebesar US$144,5 miliar.

Fakta itu tertuang dalam laporan Unlocking Indonesia’s Renewable Energy Investment Potential yang dirilis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Selasa (23/7/2024).

Menurut laporan itu, Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang telah memiliki kapasitas energi surya dan angin cukup besar. 

Penulis dan Analis Keuangan Energi IEEFA, Mutya Yustika menyampaikan, pemerintah perlu memperjelas dan meringkas prosedur pengadaan untuk mengundang ketertarikan investor swasta ke EBT. "Sekaligus pelaksanaan regulasi yang konsisten dan dapat dipercaya," kata Mutya.

Peran Ganda PLN Gerus Minat Swasta ke EBT

Di sisi lain, pemerintah harus mencapai tujuan dari transisi berkeadilan. Beberapa pendekatan yang harus dilakukan antara lain transformasi ekonomi, transformasi sosial-politik, dan pelestarian lingkungan.

Seperti disampaikan Manajer Program Ekonomi Hijau IESR, Wira A. Swadana dalam acara Just Transition Dialogue II, Kamis (25/7/2024).

“Di dalam transformasi ekonomi, misalnya, terdapat empat komponen utama yang perlu dimasukkan yaitu pengentasan kemiskinan, kemajuan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan hijau dan resiliensi ekonomi," ujarnya.

Dari situ, kata Wira, setiap komponen memerlukan indikator yang relevan. Misalnya, untuk komponen kemajuan ekonomi berkelanjutan, indikatornya dapat berupa Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan investasi, pendapatan nasional bruto per kapita, bauran energi terbarukan dan proporsi kelas menengah.

Harga Listrik EBT Bakal Lebih Terjangkau

Kemudian, Wira menyatakan bahwa transformasi sosial politik diperlukan untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang mendorong transisi berkeadilan.

"Komponen transformasi ini mencakup pembangunan manusia dan inklusivitas masyarakat," tutur dia.

Selain itu, Wira juga menegaskan, pelestarian lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah transisi energi. "Termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon," kata Wira menambahkan.

Bagikan:

Data

Komentar (0)

Login to comment on this news

Updates

Popular

Place your ads here
Data
Pointer
Interaktif
Program
Jobs
//