Begini Overthinking Netizen Tentang Utang Pemerintah

FAKTA.COM, Jakarta - Hasil analisis terbaru dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap utang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun rasio utang pemerintah masih berada di level moderat sebesar 38%, kekhawatiran masyarakat cukup tinggi.

Fakta tersebut ditemukan INDEF melalui analisis perbincangan dalam media sosial X periode 15 Juni-1 Juli 2024. Dari itu, INDEF menemukan 22.189 perbincangan dari 18.977 akun.

Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto mengungkap bahwa angka tersebut menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap isu utang cukup tinggi.

“Ini artinya, masyarakat di sosial media aware terhadap isu hari ini, yaitu isi utang, berarti ini isu yang cukup strategis,” ujar Eko dalam Diskusi Publik INDEF, Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang, Jakarta (4/7/2024).

Eko memaparkan, dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa 79% netizen menganggap utang justru membebani masyarakat, alih-alih bermanfaat. Kemudian, ditinjau dari proyek pemerintah, netizen menilai bahwa pembangunan IKN menjadi proyek pemerintah yang paling membebani utang.

“Walaupun sebetulnya secara proporsional IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tetapi menjadi concern para netizen,” kata Eko.

Hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa 72,5% netizen pesimis bahwa persoalan utang di era Jokowi dapat terselesaikan pada estafet kepemimpinan yang selanjutkan akan diemban oleh Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Eko berpendapat bahwa rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berada di level moderat sebesar 38% sudah tergolong tidak aman karena peningkatan utangnya akseleratif.

“Utang kita sudah cukup besar, apalagi kalau dibandingkan dengan produktivitas,” Ujar Eko.

Sebagai penutup, Eko mengatakan bahwa untuk meredam risiko utang ini, rencana anggaran perlu disusun rasional dan defisit anggaran dijaga pada level moderat. 

“Saya lebih cenderung setuju untuk situasi saat ini, kita bukan melebarkan defisit di atas 3%, tetapi lebih menjaga disiplin fiskal kita,” kata Eko.