5 Menteri Kumpul di Kemenkeu, Bahas Apa Ya?

FAKTA.COM, Jakarta - Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju berkumpul di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024). Dalam momen itu, para menteri saksi peluncuran sistem SIMBARA komoditas nikel.

SIMBARA merupakan sebuah kolaborasi besar dalam pengawasan industri pertambangan dan mineral di Indonesia. Sebelumnya, SIMABARA telah diluncurkan tahun 2022 dengan hanya pengintegrasian batu bara.

Para menteri yang hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Tingkatkan Transparansi Minerba, ESDM Rilis Portal Data Industri Ekstraktif

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Suswantono, serta Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Dalam kesempatan itu,  Sri Mulyani menegaskan, transformasi energi dan implementasi SIMBARA  akan menempatkan Indonesia pada posisi tinggi dalam industri global dengan sistem blocking dan integrasi antar kementerian.  

Sementara, Arifin mengatakan, SIMBARA telah mendeteksi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) penggunaan berkali-kali dan tidak bayar. "Langkah awal ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas industri nikel dan timah, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan negara," kata Arifin.

Pemerintah Tetapkan 6 Tambang yang Bisa Dikelola Ormas Agama, Ada Bekas Adaro

Di sisi lain, Luhut menjelaskan, dengan adanya kepastian hukum dan sistem arbitrase yang kuat, Indonesia dapat memperkuat cadangan devisa, memberikan pajak, dan menciptakan lapangan kerja. 

Luhut bahkan menyebutkan bahwa potensi royalti ekspor dari berbagai komoditas bisa mencapai Rp5-10 triliun.

Pencegahan illegal mining

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menyampaikan, sistem ini dirancang untuk menata pengusahaan proses batu bara dan penjualan ekspor. Namun tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, tetapi juga kolaborasi KPK yang mendukung pemantauan tambang ilegal dan fraud perusahaan tambang.

Pada tahap ketiga setelah peluncuran, SIMBARA sudah mengintegrasikan sistem bisnis di 57 pelabuhan yang melayani minerba, khususnya batu bara. “SIMBARA telah melakukan capaian untuk penerimaan negara pencegahan modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, serta penyelesaian piutang sebesar Rp1,1 triliun,” kata Isa.

Pemerintah Masih Cari Formulasi Kontraktor Tambang yang Dikelola Badan Usaha Ormas

Sementara itu, Bambang menuturkan, ada tiga hal utama dalam pengembangan SIMBARA. Pertama, pengawasan produksi batubara melalui monitoring sistem online.

Kedua, adopsi sistematis pemantauan terpadu untuk memastikan informasi yang efisien dan tepat waktu. Ketiga, sistem E-RKB yang memungkinkan pengajuan anggaran oleh badan usaha pertambangan menjadi lebih terorganisasi.

“E-RKB untuk memfasilitasi perencanaan pengajuan kegiatan oleh usaha pertambangan dan rangka regulasi yang jelas,” tutur Bambang. 

Dengan peluncuran SIMBARA kolaborasi 6 kementerian diharapkan dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam menata industri pertambangan dan mineral di Indonesia, meningkatkan transparansi, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.