Pemerintah Disarankan Buat Kajian Mendalam Sebelum Benahi Sistem Pendidikan

FAKTA.COM, Jakarta – Sistem pendidikan di Indonesia perlu dibenahi. Pemerintah pun disarankan untuk membuat kajian mendalam sebelum membuat kebijakan pendidikan.

“Salah satu tujuan negara dalam konstitusi itu mencerdaskan bangsa kita. Sistem pendidikan yang kita miliki belum bisa membuat bangsa cerdas. Itu butuh perubahan,” kata Indra kepada Fakta.com dikutip pada Selasa (23/7/2024).

Indra berkata, masalah pembangunan manusia dan kesejahteraan di Indonesia tak akan berakhir apabila sistem pendidikan tak kunjung dibenahi. Sekadar informasi, menurut World Population Review, rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78,49 dan menduduki peringkat 129 dari 197. Kemudian, menurut World Bank Open Data, tingkat Human Capital Index (HCI) orang Indonesia rendah, yaitu 0,54.

Indra juga menyarankan agar pemerintah membuat kajian yang mendalam untuk membuat sebuah kebijakan pendidikan. Kajian akademis ini dilakukan berdasarkan problematika yang nyata dan harus dilihat secara keseluruhan, mulai dari pendidikan dini, pendidikan dasar hingga level perguruan tinggi.

“Percuma kalau level menengah di otak-atik tapi pendidikan usia level dininya lemah. Percuma kita otak-atik di level perguruan tinggi, tapi kalau level membaca saja kita tidak mampu,” kata dia.

Indra mengharapkan, pada pemerintahan berikutnya, yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto, masalah pendidikan bisa dianggap serius. Dia juga berharap tak ada unsur kepentingan apa pun saat menyusun kebijakan sistem pendidikan nasional.

“Harapan kami, Prabowo bisa menunjuk orang yang tepat, karena berkaitan dengan target yang beliau akan capai, yaitu 8% pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Pertumbuhan ekonomi, kata dia, bisa dilakukan apabila pembangunan manusia terus meningkat. Yang perlu diingat, pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang sudah dibenahi.

Pemangku kebijakan, kata dia, juga seharusnya melihat sejarah untuk bisa melihat kebijakan-kebijakan yang masih bisa diterapkan. Misalnya, kebijakan SD Inpres pada masa Order Baru. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memeratakan pendidikan di Indonesia.

Dikutip dari Indonesia.go.id, menurut riset yang dilakukan oleh ekonom AS, Esther Duflo, meneliti SD Inpres. Menurut penelitiannya, secara khusus program ini mendorong proporsi yang signifikan.

Peningkatan ini diterjemahkan ke dalam peningkatan upah 1,5-2,7% untuk setiap sekolah tambahan. Keberhasilan pembangunan pendidikan, menurut penghitungan Duflo, memberikan dampak pengembalian ekonomi sekitar 6,8-10,6%. Disebutkan juga bahwa angka buta huruf hingga 15,8% pada 1990.