Menyoal Ratusan Guru Honorer di Jakarta Diberhentikan Sepihak

FAKTA.COM, Jakarta – Ratusan guru honorer di Jakarta diberhentikan secara sepihak di sejumlah sekolah. Pemutusan sepihak ini mendapatkan sorotan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menerima laporan 107 guru honorer yang diberhentikan secara sepihak oleh pihak sekolah. Sekadar informasi, kabar pemberhentian itu diterima para guru pada 5 Juli 2024 atau minggu pertama hari masuk sekolah negeri tahun ajaran 2024/2025 di Jakarta. Pemberitahuan ini membuat mereka terkejut, kata dia.

“Pada hari pertama masuk sekolah, langsung diberi tahu itu hari terakhir,” kata Iman ketika dihubungi FAKTA.COM di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Lalu, para guru diberikan formulir “cleansing” sehingga seolah-olah guru mendaftarkan diri untuk dikeluarkan, lanjut Iman. “Ini ironi banget. Harus isi sendiri. Kayak gali kuburan sendiri, terus dieksekusi,” kata dia.

Iman menilai penggunaan istilah “cleansing” tidak manusiawi. Pihaknya meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mengirimkan edaran “cleansing” guru honorer untuk menjelaskan maksud istilah dan kebijakan itu.

Guru-guru Inspiratif Ini Hebohkan Warganet, Siapa Saja?

Klarifikasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan klarifikasi terhadap ratusan guru honorer yang diberhentikan secara sepihak.

Dikutip dari Antara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin, mengatakan pada 11 Juli 2024, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menata guru honorer di sekolah negeri.

Budi berkata penataan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 63 Tahun 2022 pasal 40 (4). Disebutkan bahwa guru yang diberikan honor, harus memenuhi sejumlah syarat, seperti bukan ASN, tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum dapat tunjangan profesi guru.

Budi mengatakan, saat ini, jumlah honorer di Dinas Pendidikan DKI Jakarta ada 4 ribu orang. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak 2016.

Kemudian, lanjut Budi, syarat NUPTK untuk guru honor, merujuk kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 1 Tahun 2018 pasal 5, adalah diangkat oleh kepala dinas.

“Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada satu pun guru honor yang diangkat kepala dinas,” kata dia.

Dengan begitu, NUPTK tidak bisa diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, lanjut Budi.

Heboh Musisi Alan Walker Terbang ke Medan untuk Kunjungi Guru Musik

Guru Honorer Diangkat Tanpa Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan

Budi melanjutkan, sejak 2017-2022, sudah ada instruksi dan surat edaran yang menyebutkan pengangkatan guru honorer harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Disebutkan bahwa selama ini, rekrutmen guru honorer diangkat oleh kepala sekolah. Pengangkatan ini berdasarkan kebutuhan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas.

Budi berkata, menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2024, ditemukan bahwa kebutuhan guru honorer tak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekaligus ketentuan bagi penerima honor.

Pendidikan berkualitas, lanjut dia, menjadi perhatian khusus untuk menciptakan generasi unggul pada masa dating. Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menganalisis serta mengoreksi mutu pendidikan secara komprehensif. Tujuannya agar terbentuk akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan pendidikan, termasuk tenaga pendidik di DKI Jakarta.

“Mutu serta kompetensi dari tenaga pengajar menjadi prioritas untuk ditata karena sentuhan serta pola mengajar dari guru, maka dapat langsung terlihat prestasi yang dapat diraih oleh siswa dan siswi di sekolah,” kata dia.

Budi optimistis para orang tua dan wali murid mendukung upaya instansi ini dengan memperbaiki mutu pendidikan. “Ini agar ke depan para murid dapat meraih harapan dan cita-cita kita semua,” kata dia.