Sisa-sisa Proyek Strategis Nasional yang Masih Tertinggal

FAKTA.COM, JAKARTA - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir kurang dari setahun ke depan. Setumpuk pekerjaan rumah hingga kini masih terus diupayakan, salah satunya proyek strategis nasional (PSN).

PSN merupakan yang proyek yang memiliki prioritas tinggi untuk diselesaikan. Sebab, infrastruktur ini diproyeksikan punya andil besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hari Kedua di IKN, Jokowi Tinjau Sejumlah Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7/2023 tentang Perubahan Ketiga Permenko Perekonomian Nomor 7/2021 tentang Perubahan PSN menyatakan, terdapat 211 proyek dan 13 program yang akan dijalankan. Program strategis ini terdiri dari puluhan proyek.

Pemerintah mencatat, dalam waktu delapan tahun terakhir telah mampu menuntaskan 173 proyek dengan investasi mencapai Rp1.442,3 triliun. “Kita perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN,” kata Menko Airlangga pada 24 November silam.

Yang terbaru, Presiden Jokowi meresmikan proyek Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek yang menghasilkan gas alam dan dikemas dalam liquified natural gas (LNG) ini dibangun biaya mencapai US$4,83 miliar atau sekitar Rp72,45 triliun.

"Saya senang proyek ini menyerap banyak tenaga kerja, saat ini 70 persen tenaga operasional Tangguh adalah pekerja dari Provinsi Papua Barat dan Papua," kata Presiden Joko Widodo ketika meresmikan proyek tersebut.

Efek kebut proyek

Dalam perjalanannya, tidak semua proyek yang dikerjakan berjalan lancar. Sejumlah persoalan kerap muncul menjadi hambatan, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga soal pembiayaan.

Bahkan, beberapa proyek justru membetot perhatian bukan lantaran dampak positif perekonomian, melainkan karena kekisruhan. Ambil contoh bentrokan antara warga dengan aparat dalam proses proyek Rempang Eco City di Kepulauan Batam, Kepulauan Riau.

Soal BTS 4G, Mahfud MD: Rugi Jika Tak Diteruskan

Selain itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pun menemukan fakta lain bahwa sejumlah PSN dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) menimbulkan kerugian. Di antaranya, kerusakan alam, dan konflik antara masyarakat selaku pemilik lahan dengan aparat keamanan.

Menkeu Sri Mulyani Tagih Proyek BTS ke Menkominfo Budi

Pada September silam, YLBHI bersama 18 LBH merilis terjadinya 35 konflik dalam agenda pembangunan PSN selama kurun 2017-2023. Sejumlah konflik tersebut menimbulkan korban dari kalangan petani yang berasal dari Padang, Makassar, Manado, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

YLBHI juga menuntut perhatian pemerintah agar membatalkan PSN yang memang terbukti merugikan rakyat, memicu praktik kekerasan, ataupun melanggar HAM. Selain itu, pemerintah juga harus menghentikan penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam penyelesaian konflik lahan di PSN.

Kondisi APBN

Terkait pembiayaan, arah pengembangan infrastruktur PSN memang diarahkan tidak melulu mengandalkan APBN. Maklum, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan investasi infrastruktur ditaksir mencapai Rp6.445 triliun.

Sedangkan APBN hanya mampu menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari total kebutuhan anggaran. “Masih tetap memerlukan sumber-sumber lain, semisalnya skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” kata Airlangga.

Melalui PII, Pemerintah Jamin Sejumlah Proyek Infrastruktur Rp411 Triliun

Pada laporan semester 2022 lalu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat isu pengadaan tanah dan ruang serta pembiayaan masih menjadi hambatan utama dalam percepatan penyelesaian PSN. Selain itu, ada juga persoalan lingkungan dan kehutanan, perizinan, serta hambatan konstruksi yang kerap mengganggu penyelesaian proyek.

Hingga akhir 2023 ini, terdapat 33 proyek yang dijadwal akan rampung. Sedangkan di tahun depan atau sebelum habis masa bakti Presiden Joko Widodo, Airlangga bilang, pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan 25 proyek.

Menurut dia, dalam untuk jangka waktu 20 Oktober hingga Desember 2024, infrastruktur yang bakal diresmikan berjumlah 12 proyek senilai Rp23,45 triliun. Pasca 2024, terdapat 42 proyek bernilai Rp1.427,36 triliun yang masih berjalan.

Ia mengatakan, “Ada proyek yang konstruksinya sudah berjalan, sudah beroperasi sebagian, dan penyelesaiannya lewat dari tahun 2024. Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan finansialnya sudah closing, nah tentunya ini proyek akan berlanjut sampai dengan selesai.”