Masuk Tahun Politik, Saham Freeport Kembali Diutak-Atik

FAKTA.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengumumkan bakal menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang kini masih digenggam Freeport McMoRan (FCX). Namun rupanya, sejumlah syarat dibuat sebagai pelumas jalan perpindahan pemegang saham, salah satunya pengelolaan tambang di Papua diperpanjang serta tetap berada di tangan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sampai 2061 kelak.

Semestinya, izin usaha pertambangan khusus alias IUPK milik PTFI habis pada 2041, atau resmi diperpanjang 20 tahun pascahabisnya masa kontrak karya (KK) pada 2021 lalu. Kini, baru dua tahun izin operasi berjalan, perpanjangan akan diimbuh dua kali dasawarsa lagi, kok bisa?

DPR: Perpanjangan Freeport Harusnya Tidak Buru-buru

Presiden Joko Widodo menargetkan, negosiasi pelepasan 10% saham dari FCX ke kepemilikan nasional rampung pada akhir November 2023 ini. Selaras dalam kesepakatan, Freeport pun berjanji akan menambah kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

"Saya menyambut baik pembahasan mengenai penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang selama 20 tahun yang telah mencapai tahap akhir," kata Jokowi dikutip dari akun resminya.

Sekadar mayoritas

Pada 2018 lalu di kala tahapan Pemilu 2019 tengah berjalan, Indonesia secara resmi menjadi pemilik mayoritas saham PT FI setelah PT Mining Industry Indonesia (MIND.ID) dan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) menjadi pemilik 51,23%. Semula, Indonesia hanya pegang 9,36% saham, sedangkan sisanya dicengkram FCX.

Heboh Aturan Bea Keluar Ekspor Baru, Freeport Indonesia Keberatan?

Kendati kepemilikan nasional mayoritas, pengelolaan Grassberg maupun tambang bawah tanah tetap di bawah kendali McMoRan sampai 2041. Cerita lainnya, pelepasan saham pada 2018 belum mempengaruhi peningkatan dividen bagi Indonesia, hal ini lantaran participating interest masih dikuasai FCX sebanyak 81,28% hingga 2022.

Tak heran meski saham naik lebih dari lima kali lipat, dividen bagi pemerintah tetap rendah, bahkan sempat US$0 selama dua tahun berturut-turut pada 2019 dan 2020. Beruntung kebijakan pengenaan tarif bea keluar atas kelonggaran ekspor konsentrat tembaga turut memberikan kontribusi peningkatan yang signifikan bagi penerimaan negara.

"Berdasarkan ketentuan perjanjian divestasi dan dokumen terkait yang dibuat pada tahun 2018, kepentingan ekonomi FCX di PTFI diperkirakan sebesar 81% hingga tahun 2022, dan mulai 1 Januari 2023, kepentingan ekonomi FCX di PTFI adalah sebesar 48,76%," tulis FCX dalam laporan keuangannya.

Proses pembahasan perpanjangan pengelolaan tambang PTFI oleh Freeport McMoRan hingga 20 ke depan setelah 2041 dinilai kurang tepat, apalagi porsi saham yang akan bertambah hanya 10%. Selain itu, kebijakan besar diambil bersamaan bergulirnya tahun politik . 

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kesepakatan yang dilakukan pemerintah dan petinggi FCX di Washington DC, Amerika Serikat pada Senin (13/11/2023) silam bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Maklum, karena bertepatan dengan momentum Pemilu 2024.

Temui Jokowi, Bos Freeport Bahas Saham dan Smelter di Fakfak

Keputusan pengelolaan tambang di Papua tersebut idealnya dibahas oleh pemerintahan berikut, tepatnya ketika menjelang usia IUPK berakhir. "Karena waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama," ujar

Selain itu, sebagai mayoritas pemilik PTFI, semestinya pemerintah lebih melibatkan sumber daya nasional untuk bisa mengelola tambang sendiri. Mulyanto mengatakan, "Ini sesuai amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."