Pusat Turun Tangan Selesaikan Sengkarut di Rempang

FAKTA.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai polemik masyarakat Pulau Rempang dan Badan Pengelola (BP) Batam terjadi lantaran gagalnya komunikasi para pihak. Rencananya, pemerintah pusat akan turun tangan membantu menyelesaikan sengkarut proyek dengan nilai investasi Rp381 triliun tersebut.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara dan diberikan solusi, karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," kata Jokowi kepada wartawan ketika menggelar kunjungan ke Pasar Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).

Sekadar informasi, masyarakat Pulau Rempang menolak relokasi dalam rencana proyek pembangunan Kawasan Eco City yang akan digarap BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Bahkan, pada Kamis (7/9/2023) terjadi aksi protes dan blokade warga yang berakhir ricuh serta penembakan gas air mata oleh aparat keamanan.

Penolakan warga terus berlanjut pada Senin (11/9/2023) dengan menggelar aksi unjuk rasa di kantor BP Batam. Salah satu alasan masyarakat menolak relokasi dari Rempang ke Pulau Galang karena di Pulau Rempang terdapat 16 Kampung Melayu Tua yang perlu dijaga tradisi dan budayanya.

Bahlil segera datang

Menurut Jokowi, pemerintah pusat siap turun tangan untuk membantu menuntaskan amanat Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). "Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya menjadi masalah," kata dia.

Salah satu langkah pusat yaitu mendatangkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk membantu penjelasan kepada para warga. Jokowi menuturkan, "Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu."

Dalam demonstrasi massa pada Senin kemarin, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi juga sempat menemui warga yang berunjuk rasa. Dia bilang, pihaknya akan selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog terkait rencana investasi Rempang Eco City.

Rudi mengatakan, “Saya sudah menyampaikan bahwa BP Batam adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya sudah memberikan tawaran kepada perwakilan masyarakat untuk berangkat ke Jakarta berbicara dengan pemerintah pusat terkait pengembangan Rempang. Namun niat saya itu tak disambut baik.”

Asal tahu saja, kompensasi yang bakal diberikan ke warga untuk relokasi proyek Rempang Eco City yakni, setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi serta dibangunkan rumah dengan ukuran tipe 45 senilai Rp120 juta. Bahkan, sebagai masa tunggu realisasi relokasi warga akan mendapat tunjangan sekitar Rp1,03 juta kepada setiap warga.