MUI Siap Bantu BP Batam Redakan Konflik Rempang

FAKTA.COM, Jakarta - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berupaya untuk dapat menuntaskan persoalan pembebasan lahan di Pulau Rempang. Otoritas kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam tersebut baru-baru ini juga menggelar pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.

Ketua Umum MUI Kepri, KH Bambang Maryono mengatakan, rencana pengembangan Kawasan Rempang sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat beberapa hari terakhir. Oleh sebab itu, pihaknya juga ingin bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung pemaparan terkait kondisi terkini Kawasan Rempang.

“Kami sebagai tokoh-tokoh agama ingin mengambil langkah yang menyejukkan antara kedua belah pihak. Bagaimana pemerintah investasinya bisa berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat juga bisa terakomodir,” kata dia.

Pertemuan MUI dengan BP Batam digelar di Marketing Centre BP Batampada Rabu (20/9/2023) lalu. MUI siap menjembatani dialog pemerintah dan warga Rempang sekaligus mengantisipasi disinformasi yang tersebar di publik.

Bambang Maryono mengatakan, BP Batam sejatinya memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak pengembangan kawasan. Dia menambahkan, “Dengan penjelasan yang detail, kami pun bisa menepis berita hoaks yang saat ini tengah beredar.”

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi kunjungan MUI Provinsi Kepri ke BP Batam. Ia menuturkan, “Kami sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Kota Batam akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh poin yang menjadi hak masyarakat Pulau Rempang yang terdampak proyek ini.”

Sosialisasi Menteri Investasi

Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, juga telah menemui masyarakat masyarakat Rempang pada awal pekan lalu Senin (18/9/2023). Kedatangannya bermaksud untuk melakukan sosialisasi serta mencari solusi terbaik ihwal rencana investasi di Kawasan Rempang.

Bahlil menegaskan bahwa investasi Rempang Eco-City akan tetap berjalan sekaligus berkomitmen memberikan hak untuk warga setempat. Ia mengatakan, "Kami akan memikirkan semua aspek. Ini demi kepentingan bersama.”

Sekadar informasi, pemerintah bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari negara tetangga, Singapura maupun Malaysia.

Rencana tersebut telah dituangkan dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek bernama Kawasan Rempang Eco-City ini bakal digarap bersama oleh BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG).

Untuk merealisasikan proyek berinvestasi senilai Rp381 triliun tersebut, pemerintah hendak merelokasi warga setempat. Adapun tawaran yang diberikan masyarakat terdampak di antaranya penggantian lahan kaveling seluas 500 meter persegi serta fasilitas rumah tipe 45. Rupanya, proses relokasi lahan masyarakat terdampak di Pulau Rempang masih mendapatkan protes sejumlah warga.