Mogok Buruh Nasional Hambat Lalin Sepanjang Tol Arah Bekasi-Bandung

FAKTA.COM, Jakarta - Aksi mogok buruh di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi berdampak pada kemacetan panjang di ruas tol Jakarta mengarah Cikampek dan Bandung, pada Kamis, 30 November 2023.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Jasa Marga melalui akun resmi X @PTJASAMARGA mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari jalan alternatif.

"12.04 WIB #Tol_Japek Cikunir KM 11+200 - Bekasi Barat 12+500 PADAT, Kepadatan Keluar Bekasi Barat 1 ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri. Gunakan jalur alternatif," tulis keterangan tersebut.

Pihak kepolisian bersama Jasa Marga memberlakukan jalur buka tutup di Exit Tol Cibitung. Sementara itu, bagi pengendara yang hendak menuju Cikampek dan Bandung disarankan menggunakan Tol Layang Mohammad Bin Zayed.

"Masyarakat pengguna kendaraan pribadi (kendaraan kecil) menuju Cikampek, Bandung, Jawa Tengah dan Jawa Timur agar menggunakan Tol Layang MBZ untuk kelancaran, mengingat tol bawah dan akses masuk menuju GT. Cibitung/Underpass MM 2100 terjadi perlambatan/kepadatan dikarenakan sekitaran Cibitung ada giat masyarakat," tulis akus X @TMCPoldaMetro.

Berdasarkan pantauan Fakta.com lewat video rekaman amatir demo buruh, terjadi juga perlambatan di kawasan Cikarang, beserta ruas tolnya, Karawang Timur dan Tol Sadang, termasuk kawasan Tol Baros, Cimahi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi mogok nasional ini adalah aksi awalan dan dilakukan disejumlah wilayah.

"Mogok dijalankan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Selesai di sini artinya sampai para gubernur memastikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak diubah dari rekomendasi nilai yang diajukan oleh bupati dan walikota di masing-masing daerah," tulis Said dalam keterangannya.

Ada dua tuntutan yang diajukan para buruh yaitu revisi UMP DKI dari 3,6 persen mendekati 15 persen dan menuntut diberlakukan UMK sesuai rekomendasi bupati walikota 10-14,2 persen.

"Kalau gubernur nekat untuk mengubah dan tidak menetapkan sesuai rekomendasi yang ada, maka kita bisa lakukan mogok nasional lanjutan."