13 Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ dari Revolusi Pendidikan hingga Reformasi Kepolisian

Demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" mengusung 13 tuntutan, salah satunya mereka mendesak pemerintah membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

Fakta.com, Jakarta - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan sekitarnya turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap pada Senin (18/2/2025). Demonstrasi yang dipusatkan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, ini membawa 13 tuntutan yang mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam aksi yang dimotori oleh mahasiswa, isu revolusi pendidikan ditempatkan dalam urutan pertama. “Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan,” ujar Koordinator Lapangan dari UPN Jakarta Bagus Husein.

Tuntutan lain mahasiswa adalah evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Program ini, yang diklaim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikritik mahasiswa sebagai kebijakan yang belum jelas implementasinya. Mereka menyoroti potensi salah sasaran dan risiko penyalahgunaan anggaran.

“Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata,” kata Bagus.

Mahasiswa juga menuntut pencabutan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai banyak merampas tanah rakyat. Mereka menilai kebijakan ini justru menguntungkan korporasi besar dan memperparah ketimpangan agraria di Indonesia.

“Cabut proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah (dan) wujudkan reforma agraria sejati. PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat,” ujar Bagus.

Tuntutan lain yang tak kalah penting adalah reformasi di tubuh kepolisian. Mahasiswa mengecam tindakan represif aparat dalam berbagai aksi demonstrasi sebelumnya dan menuntut peningkatan profesionalisme serta akuntabilitas kepolisian.

“Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan (untuk) meningkatkan profesionalisme,” ujarnya.

Demo mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' diadang aparat yang memblokade Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). (Fakta.com/Dhia Oktoriza)

Aksi tersebut diawali dengan longmarch mahasiswa dari Taman Ismail Marzuki menuju kawasan Istana Negara. Namun, aparat keamanan menutup akses ke Istana dengan barikade beton, sehingga mahasiswa hanya dapat berorasi dari kejauhan. Mobil komando menjadi pusat penyampaian aspirasi hingga massa aksi membubarkan diri pada sekitar pukul 20.00 WIB.

Daftar 13 Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi ini, mahasiswa merilis 13 tuntutan utama yang mereka ajukan kepada pemerintah:

1. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis & batalkan pemangkasan anggaran pendidikan
2. Cabut PSN bermasalah, wujudkan & reforma agraria sejati
3. Tolak revisi UU Minerba yang membungkam kebebasan akademik
4. Hapuskan multifungsi ABRI/TNI
5. Sahkan perancangan UU Masyarakat Adat
6. Cabut Instruksi Presiden No. 1/2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara
7. Evaluasi total program makan gratis
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen
9. Terbitkan Peraturan Presiden (Perppu) Pengganti UU Perampasan Aset
10. Tolak revisi UU TNI, Polri dan Kejaksaan RI
11. Efisienkan dan rombak Kabinet Merah Putih
12. Tolak revisi peraturan DPR RI tentang Tata tertib
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Beberapa poster berisi kritik sosial ditempel di sejumlah titik lokasi aksi 'Indonesia Gelap' di Jakarta, Senin (17/2/2025). (Fakta.com/Dhia Oktoriza)

Di sela orasi, mahasiswa juga memajang spanduk dan poster bernuansa satire yang menyindir kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya bertuliskan: “Tidak Ada Makanan yang GRATIS” sebagai kritik terhadap program makan gratis, serta EFISIENTOT yang menyindir kebijakan efisiensi anggaran.

Aksi Berjalan Damai

Aksi Indonesia Gelap berlangsung damai tanpa bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Dengan aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah segera merespons aspirasi rakyat. Jika tidak, mereka menyatakan akan menggelar aksi lanjutan di berbagai kota dalam waktu dekat.

“Kami menyarankan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini,” kata Bagus.