CISDI Ungkap Menu MBG Belum Penuhi Standar Angka Kecukupan Gizi
Menu program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 61, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/foc/aa.)
FAKTA.COM, Jakarta – Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan ini ternyata masih menghadapi sejumlah masalah. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam kajiannya mencatat bahwa menu makanan dalam program ini belum seluruhnya memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
CISDI melakukan pemantauan media untuk analisis menu program MBG sepanjang tanggal 6 hingga 17 Januari 2025. Analisis dilakukan dengan mengacu pada AKG dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019.
Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih, mengungkapkan bahwa dari survei yang dilakukan CISDI selama periode uji coba dan implementasi program MBG, ditemukan dari total 29 menu yang dianalisis hanya terdapat 5 menu atau sekitar 17 persen yang memenuhi target 30 persen hingga 35 persen Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian anak.
CISDI juga menyoroti tingginya penggunaan makanan ultra-processed dalam menu MBG. Sebanyak 45 persen dari sampel menu yang dianalisis mengandung makanan ultra-processed berupa susu kemasan berperisa yang tinggi gula.
"Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis: Pentingnya Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi" CISDI dipaparkan di Jakarta, Kamis (6/2/2025). (Dok. YouTube CISDI)
Ultra processed food dalam pembuatannya diberikan berbagai macam zat aditif, seperti gula, garam, lemak tidak sehat, penyedap rasa, pemanis, pewarna, dan pengawet buatan.
“Petunjuk teknis MBG juga belum memasukkan pembatasan pangan ultra-processed ini. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh belum dimasukkan,” ungkap Diah dalam kajian CISDI berjudul "Peluncuran Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis: Pentingnya Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi" di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Kondisi ini diperparah dengan ditemukannya dua kasus keracunan makanan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (6/1) dan Nunukan Selatan, Kalimantan Utara (13/1) yang diduga diakibatkan oleh kontaminasi silang. Temuan ini tentu yang menjadi fokus pengawasan lebih dari pemerintah mulai dari segi kualitas bahan makanan dan keamanan makanan agar masalah besar seperti ini tidak terjadi lagi.
CISDI merekomendasikan agar pemerintah memastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan pada setiap siklus program MBG sehingga memenuhi angka kecukupan gizi.
“Pastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan. Ini yang sangat penting karena kita tidak mau sesuatu yang diniatkan bagus dan belum ada di mana-mana tetapi ternyata malah berbalik dan menabung sesuatu yang tidak baik di kemudian hari,” ungkapnya.
“Dengan perencanaan menu di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merujuk panduan gizi seimbang, menyusun panduan yang komprehensif mengenai standar gizi dan bahan makanan, serta keamanan makanan. Kemudian, membatasi penggunaan pangan ultra-proses dan tinggi gula, garam, lemak (GGL) dalam menu MBG,” tambahnya.