Seratusan Sekolah Tak Isi PDSS, Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP
Sekitar 100 sekolah tidak melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
Fakta.com, Jakarta - Sekitar 100 sekolah tidak melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) sudah memberikan kesempatan bagi 373 sekolah melalui perpanjangan waktu finalisasi, tetapi masih saja ada sekolah yang tidak mengisi PDSS.
"Diberi kesempatan kembali, artinya ada perpanjangan. Dari 300 itu, kira-kira mungkin 200-an kemudian melengkapi kembali. Artinya masih ada ruang waktu itu,” kata Esti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
“100-an (sekolah) memang tidak melakukan PDSS," katanya.
Akibatnya, siswa dari sekolah-sekolah tersebut kesulitan mendaftar jalur prestasi. Esti mengatakan sekolah sudah diingatkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sehingga kesalahan ini tidak bisa dibebankan oleh pemerintah pusat.
Dia mengatakan perpanjangan waktu untuk kesekian kalinya tidak bisa dilakukan lagi.
“Kita berharap itu bisa dibuka kembali, tapi penjelasan yang kami terima dari penyelenggara penerima mahasiswa baru ini sudah tidak mungkin lagi," ujarnya.
Namun, selain Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), siswa masih bisa mengikuti jalur tes untuk melanjutkan kuliah.
Mengatasi masalah ini, Komisi X DPR RI berencana mengevaluasi lebih lanjut penyebab sekolah-sekolah tersebut tidak mengisi PDSS.
"Nah, catatan mengenai hal ini adalah tentu kita mengevaluasi apa sebenarnya persoalan sekolah tersebut, sehingga terlewatkan untuk melakukan pengisian PDSS," kata Esti.
Dia juga menyayangkan banyak siswa berprestasi yang seharusnya layak untuk mengikuti jalur prestasi.
“Anak-anak kita yang berprestasi, yang sebenarnya mungkin sekolah tersebut punya kuota untuk bisa memasukkan anaknya dari jalur prestasi ini. Apakah ada ruang lain yang bisa dibuka?" katanya.
Komisi X akan membahas masalah ini dengan Direktorat Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) serta Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada Jumat (7/2/2025) besok.
"Besok saya kira kami yang akan bertemu dengan Diktisaintek ataupun dengan Dikdasmen, hal ini akan kita diskusikan," ucap Esti.