Karut Marut Makan Bergizi Gratis: Kurang Dana hingga Keracunan
Berbagai persoalan masih menyelimuti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (Antara Foto)
FAKTA.COM, Jakarta - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memasuki pekan kedua. Program ambisius Presiden Prabowo Subianto ini masih diliputi berbagai masalah.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua pekan ini berjalan baik dan lancar. Namun ia juga mengakui perbaikan kebijakan ini terus ditingkatkan, termasuk belum meratanya jumlah siswa yang mendapat jatah makan gratis di sekolah.
Berikut rangkuman permasalahan dalam Program Makan Bergizi Gratis selama dua pekan berjalan.
Kekurangan Dana
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun yang tersedia saat ini hanya cukup hingga Juni 2025.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak di Indonesia.
Zulhas menyebutkan jika program ini ingin dijalankan secara penuh selama satu tahun dari Januari hingga Desember, maka diperlukan anggaran mencapai Rp420 triliun.
Zulhas juga mengungkapkan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.
“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulhas di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Jumat (10/1) dikutip Antara.
Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta anak.
“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah, sekarang lagi berusaha,” tegas dia.
Usul Pakai Dana Zakat hingai Cukai Rokok
Muncul berbagai usulan dari beberapa pejabat negara menyikapi kurangnya pendanaan untuk program ini. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar anggaran implementasi Program Makan Bergizi Gratis didanai oleh cukai rokok.
“Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” kata politikus Partai NasDem itu dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, (17/1) dikutip dari Antara.
Hal tersebut Irma sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan MBG dari dana zakat yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Sultan B. Najamudin. Menurut Irma, penggunaan zakat sudah jelas peruntukannya.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan dana Program Makan Bergizi Gratis diambil dari cukai rokok. (Foto: Antara)
Sebelumnya, Sultan mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dia menilai masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina juga mengusulkan pendanaan MBG diambil dari pengoptimalan sinergi dari beragam pihak, mulai dari pemerintah hingga swasta.
"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Selly, dikutip dari Antara.
Dia pun menyampaikan, pada dasarnya program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.
Selly mengatakan program semacam MBG akan lebih tepat jika bersumber dari APBN dan dana CSR ketimbang dana zakat yang dianggapnya akan mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.
Istana Nilai Memalukan
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat. Bahkan usulan itu memalukan jika diterapkan.
"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda.
"Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," katanya.
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.
Putranto menekankan dengan adanya alokasi anggaran yang besar dari pemerintah, tidak seharusnya dana zakat dialokasikan untuk Program MBG.
"Jadi, nggak ada yang ngambil dari zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," katanya.
Presiden Prabowo Subianto berkomentar soal usulan pembiayaan Makan Bergizi Gratis dari dana zakat.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan zakat dan MBG adalah dua program yang berbeda. Menurut Prabowo, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menyiapkan program MBG agar tepat sasaran untuk anak-anak Indonesia.
"Yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan 2025 ini. Kemudian dari pemda (pemerintah daerah, Red) juga ingin ikut serta, para gubernur dan bupati ikut serta monggo kita buka siapa pun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, sampai sasaran dan tidak ada kebocoran," kata Prabowo saat ditemui awak media seusai acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).
Alokasi Tidak Merata
Program Makan Bergizi Gratis sampai kini belum dirasakan sepenuhnya oleh anak-anak Indonesia. Beberapa provinsi sama sekali belum menerimanya.
Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 terdapat 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis di 31 provinsi.
Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650 ribu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.
“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Dadan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Usul MBG Cukup Satu Minggu Sekali
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar pemerintah mengurangi intensitas pelaksanaan program MBG untuk pelajar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.
“Maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dalam seminggu,” ucap Anwar dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo, Kamis (16/1).
Anwar mengatakan pemerintah tidak perlu memaksakan program MBG dilakukan secara rutin dalam sepekan di tahun pertama.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir apresiasi Presiden Prabowo
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir apresiasi upaya Presiden Prabowo mendapat dana investasi untuk membiayai program makan bergizi gratis di Jakarta, Senin (25/11/2024). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Standar Gizi Belum Memadai
Sementara itu, menu makanan dalam program MBG juga menuai kritik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa makanan yang disediakan belum sepenuhnya memenuhi standar gizi yang direkomendasikan.
Kekurangan elemen penting seperti susu dan protein hewani menjadi perhatian utama.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan pihaknya sedang mengevaluasi menu agar lebih sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
Zulkifli Hasan pun mengakui tidak semua anak menyukai menu makanan yang disediakan mengingat Program Makan Bergizi Gratis mengutamakan standar gizi.
"Yang paling penting dari ahli gizi itu memenuhi standar gizinya. Belum tentu anak-anak suka, misalnya saat pagi di rumah sukanya makan mi tapi standar gizi itu harus ada karbohidrat, protein dan sayur-sayuran," katanya saat meninjau ujicoba MBG di PAUD Asoka Makassar, Jumat (17/1).
Ia menjelaskan, jika fokus pada menu yang disukai anak-anak tanpa memprioritaskan kandungan gizi sesuai standar ahli gizi, maka dikhawatirkan saat diuji setelah 5 atau 10 tahun ke depan, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan.
Keracunan di Sukoharjo
Terbaru, sejumlah siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan seusai memakan menu program MBG. Kepala SDN Dukuh 03 Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.
Menurutnya, makanan tiba di sekolah pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, makanan tersebut disantap oleh para siswa. Usai makan, beberapa siswa merasa mual dan pusing.
"Ada yang merasa mual, pusing, dan ada satu anak yang muntah," katanya, Kamis (16/1).
Dari 200 siswa yang ada di sekolah tersebut, sekitar sepuluh anak di antaranya merasa mual setelah makan.
Setelah itu, pihak sekolah langsung melaporkan kejadian ini kepada tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota.
Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota Kunari Mahanani mengatakan Kodim 0726 Sukoharjo yang mengelola SPPG telah mengakui proses pemasakan ayam kurang matang.
“Ayamnya tidak matang, sudah diakui dari Kodim,” ujar Kunari.
Tidak ada siswa yang dirujuk ke rumah sakit akibat kejadian ini.
"Yang kena itu cuma mual dan muntah, tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Sudah kami tangani, setelah kami observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis untuk mencegah kasus keracunan makanan di Sukoharjo terulang kembali.
Hasan Nasbi mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya.
"Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025). (ANT/Daffa)